Professor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Belajar Dari Prabowo

Namun, narasi semacam itu terlalu sederhana—dan berisiko mengaburkan apa yang sesungguhnya menggerakkan Prabowonomics serta alasan di balik keberaniannya memutus status quo ekonomi Indonesia.

Mengingat besarnya aset negara yang kini berada di bawah Danantara, kekhawatiran mengenai sentralisasi tentu bukan perkara sepele. Namun, tanpa sentralisasi, hampir mustahil mengatasi kemelut BUMN yang sejak lama telah diketahui, tetapi berulang kali dihindari. 

Baca Juga

Sambut Arahan Presiden, Bandara Husein Nyatakan Siap Reaktivasi

Hanya setelah seluruh entitas dikumpulkan, struktur lengkapnya dapat dipetakan dengan benar, apalagi dirasionalisasi. Prabowo semula memperkirakan terdapat sekitar 300 atau 400 entitas. Kenyataannya, jumlahnya mencapai 1.074.

BUMN Indonesia telah melahirkan anak-anak perusahaan yang, dalam kata-kata Prabowo, kemudian memiliki “cucu” dan bahkan “cicit”. Akuntabilitas semakin melemah seiring bertambahnya lapisan organisasi. Kinerja buruk menjadi endemik. Fungsi-fungsi yang tumpang tindih—beserta pemborosan yang ditimbulkannya—terus berkembang. Ketika struktur BUMN semakin jauh dari pemilik utamanya, kepentingan mempertahankan diri mulai menggantikan tujuan pelayanan publik.

Untuk mencabut struktur yang telah berakar kuat, diperlukan tangan yang cukup tegas. 

Baca Juga

Resmikan Renovasi Museum dan Perpustakaan Seskoad, Presiden Prabowo Soroti Lahirnya Pemimpin Bangsa

Pemerintahan dari London hingga Washington DC telah menghabiskan puluhan tahun dengan janji memangkas berbagai penumpukan dalam tubuh negara, tetapi biasanya hanya membuahkan keberhasilan yang terbatas. 

Semua orang sepakat bahwa birokrasi terlalu besar—sampai tiba waktunya menentukan secara konkret lembaga mana yang harus dihapus. Sulit menemukan sebuah lembaga beranggaran yang tidak akan dibela oleh siapa pun. 

Namun, hingga Agustus, Danantara telah menghapus 290 entitas melalui merger, likuidasi, dan divestasi. Meski demikian, untuk mencapai target Prabowo berupa 300 entitas pada akhir tahun, dibutuhkan peningkatan kecepatan yang sangat signifikan: sekitar empat entitas setiap hari.

Baca Juga

Sekolah Rakyat Berasrama Gratis, Langkah Strategis Negara Putus Ketimpangan Pendidikan

Keberatan kedua terhadap Danantara adalah kekhawatiran mengenai perluasan mandat. Mandatnya melampaui model klasik sovereign wealth fund yang menginvestasikan kekayaan publik untuk memperoleh imbal hasil finansial jangka panjang. Danantara juga memanfaatkan dividen dan aset dari portofolio BUMN Indonesia untuk membiayai berbagai prioritas pembangunan—yang secara wajar digambarkan para pengkritiknya sebagai kepentingan politik.

Editor: Agung Bakti Sarasa