Evaluasi Pendidikan Inklusif, Pemahaman Disabilitas di Perguruan Tinggi Jadi Sorotan

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa menilai pengaturan mengenai pendidikan inklusif perlu dirumuskan secara tepat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Baca Juga

Aturan Label Batas Waktu Makanan MBG Disorot, Ledia Minta BGN Tak Sekadar Pajang Stiker

Menurutnya, pendekatan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing peserta didik.

Hal tersebut disampaikan Ledia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI bersama Komisi Nasional Disabilitas RI, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Dewan Musyawarah Pusat Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), DPP Kejawen Maneges, dan Share Edu Indonesia, Senin (21/9/2026).

Baca Juga

Semarak Budaya Bandung: Memupuk Cinta Budaya Lokal lewat Angklung dan Pencak Silat

Dalam forum tersebut, Ledia menekankan bahwa pendidikan inklusif tidak semestinya diterapkan dengan pendekatan yang seragam kepada seluruh anak penyandang disabilitas. Ia menilai perlu ada asesmen untuk menentukan model pendidikan yang paling sesuai bagi setiap anak.

Baca Juga

Ledia Hanifa Soroti Karut Marut KIP Kuliah dan MBG di Bandung

“Tidak semua anak bisa masuk ke pendidikan inklusif, tetapi juga tidak semua anak harus masuk ke sekolah luar biasa. Saya berharap konsep yang diatur dalam rancangan undang-undang ini menjadi tepat,” ujar Ledia.

Ledia yang pernah menjadi Ketua Panja RUU Penyandang Disabilitas pada 2016 tersebut kemudian meminta pandangan Komisi Nasional Disabilitas mengenai konsep pendidikan inklusif yang ideal. Ia juga mempertanyakan mekanisme untuk menentukan kebutuhan pendidikan masing-masing anak.

Editor: Agung Bakti Sarasa