139 Pedagang Taman Cihapit Minta Tak Dibongkar Sebelum Ada Solusi

Tempuh Jalur PTUN untuk Perjuangkan Kepastian Hukum

Selain melakukan komunikasi dengan pemerintah, PPTC juga menempuh jalur hukum melalui gugatan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Gugatan yang didaftarkan pada 6 November 2026 melalui kuasa hukum Aswin Soemdiat Tarigan tersebut menjadi salah satu upaya PPTC untuk memperkuat posisi para pedagang dalam memperjuangkan kepastian hukum.

Tris menegaskan, langkah hukum itu bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan upaya agar kedua belah pihak dapat duduk bersama dan menemukan solusi terbaik.

“Kami ke PTUN supaya lebih kuat lagi, agar bisa duduk bersama pemerintah dan benar-benar mendapatkan solusi. Kami bukan melawan pemerintah, tetapi ingin menjadi mitra pemerintah,” ungkapnya.

Ia juga mengaku khawatir apabila proses penertiban terus berlanjut hingga diterbitkannya surat peringatan berikutnya, yang menurut kekhawatirannya dapat berujung pada pembongkaran atau eksekusi oleh Satpol PP.

Karena itu, Tris berharap pemerintah tidak terburu-buru melakukan pembongkaran sebelum ada kepastian solusi bagi 139 pedagang.

Tris juga mengungkapkan bahwa apabila nantinya para pedagang mendapat lokasi yang lebih jelas dan legal, mereka terbuka untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menilai, perubahan status usaha dari yang selama ini dianggap ilegal menjadi legal akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

“Kalau kami mundur ke belakang dan dijadikan PAD, supaya yang tadinya dianggap bangunan liar menjadi legal. Jadi, dari ilegal menjadi legal dan kami juga bisa membantu pemerintah,” katanya.

Editor: Rizal Fadillah