139 Pedagang Taman Cihapit Minta Tak Dibongkar Sebelum Ada Solusi

Ingin Jadi Destinasi Wisata UMKM Kota Bandung

Lebih jauh, Tris menjelaskan kawasan Taman Cihapit memiliki sejarah panjang sebagai lokasi aktivitas perdagangan masyarakat.

Menurutnya, jenis usaha di kawasan tersebut terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Jika sebelumnya dikenal dengan aktivitas perdagangan aksesori dan audio mobil, barang antik, hingga berbagai usaha lainnya, kini kawasan tersebut juga berkembang dengan beragam kuliner.

Bahkan, sejumlah pedagang merupakan generasi penerus usaha keluarga yang telah berjualan sejak puluhan tahun lalu.

“Sejarah itu mah. Mungkin kan namanya juga jualan pasti kan varian dalam arti dulu audio mobil, dulu barang antik. Dikarenakan mungkin kemajuan zaman ya maka sekarang kuliner,” sebutnya.

Tris berharap, keberadaan sentra UMKM tersebut dapat terus dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata kuliner dan ekonomi kreatif di Kota Bandung.

Ke depan, apabila terdapat kesepakatan dan skema kerja sama dengan pemerintah, para pedagang berharap dapat kembali berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Terakhir, Tris kembali menegaskan bahwa harapan utama para pedagang adalah adanya solusi sebelum pembongkaran dilakukan.

“Kami ini mitra pemerintah. Harapan kami, jangan dulu dibongkar sebelum benar-benar ada solusi untuk kami. Kami mewakili 139 pedagang yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga,” tegasnya.

Ia memastikan, apabila pemerintah menyetujui solusi pergeseran lokasi ke area belakang dan memberikan kepastian bagi para pedagang, PPTC siap mendukung kebijakan tersebut, termasuk mempertimbangkan pencabutan gugatan yang telah diajukan ke PTUN.

“Kalau pemerintah sudah memutuskan dan memberikan solusi kepada masyarakat, insyaallah kami sangat mendukung. Kalau memang ada progres ke belakang, alhamdulillah,” tegasnya.

Pedagang Berharap Ada Solusi, Bukan Sekadar Pembongkaran

Sementara itu, salah seorang pedagang UMKM, Irfan Fitra Fauzan berharap, pemerintah tidak hanya melihat persoalan tersebut dari sisi penertiban bangunan, tetapi juga memperhatikan nasib masyarakat kecil yang selama ini mencari nafkah dari aktivitas berdagang.

Menurut Irfan, keberadaan tempat usaha bukan sekadar lokasi untuk berjualan, melainkan sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

“Kami sebagai pedagang tentu ingin tetap bisa bekerja dan mencari nafkah dengan tenang. Kami tidak menolak penataan yang dilakukan pemerintah, tetapi kami berharap ada solusi yang jelas dan manusiawi. Jangan sampai penertiban justru membuat masyarakat kecil kehilangan mata pencahariannya tanpa kepastian tempat usaha pengganti,” kata Irfan.

Ia juga berharap komunikasi antara paguyuban dan pemerintah dapat menghasilkan kesepakatan yang memberikan kepastian bagi para pedagang, sehingga mereka tetap memiliki kesempatan untuk menjalankan usaha.

Berdasarkan agenda yang disampaikan PPTC, sidang perdana gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026 mendatang.

Editor: Rizal Fadillah