Bawa Kasus ke LPSK, Kuasa Hukum Minta Polda Jabar Jamin Perlindungan Saksi UU ITE
Pihaknya menaruh harapan besar agar LPSK segera membangun komunikasi intensif dengan Direktorat Reserse Siber Polda Jabar terkait laporan yang menyasar kliennya. Berdasarkan informasi dari petugas setempat, proses telaah administrasi dan penunjukan tim penelaah akan rampung dalam tenggat waktu paling lama 14 hari kerja.
Payung Hukum KUHAP dan UU Perlindungan Saksi
Lebih lanjut, Duarjon menyoroti landasan yuridis yang menjamin imunitas seorang saksi. Ia mengacu pada Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), beriringan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Baginya, keberadaan Tatang dan Wasti sangat krusial dalam membantu aparat kepolisian mengurai benang kusut perkara yang dilaporkan oleh John Binsar Tua Simalango.
“Apalagi saksi kita ini telah membantu penyidik di Polrestabes Bandung. Atas kesaksiannya, mereka membantu membuat terang peristiwa pidana di Polrestabes Bandung,” ujarnya.
Duarjon mengingatkan adanya preseden buruk bagi dunia peradilan apabila fenomena pelaporan balik terhadap saksi dibiarkan begitu saja. Masyarakat dikhawatirkan bakal diliputi rasa takut dan enggan bersuara saat mengetahui sebuah tindak pidana.
“Jangan sampai saksi seolah-olah mau diintimidasi dan dilaporkan lagi. Nanti ke depan enggak akan ada yang berani bersaksi. Orang yang sudah melihat, mendengar, dan mengalami sendiri tidak akan berani lagi menjadi saksi kalau sedikit-sedikit dilaporkan atas kesaksiannya,” tambahnya.
Sorotan Dugaan Tekanan Psikologis terhadap Saksi Lansia
Senada dengan ketua tim, anggota kuasa hukum lainnya, Tahan Simalango, SH., memandang pelaporan terhadap Wasti dan Tatang memerlukan atensi khusus. Meski tidak menafikan hak konstitusional warga negara untuk membuat laporan polisi, ia menilai tindakan melaporkan saksi di tengah proses hukum utama yang belum rampung berpotensi mengguncang kondisi mental saksi.
“Jadi, klien kami adalah terlapor di Polda Jabar dalam kapasitasnya dia sebagai saksi di Polrestabes Bandung. Hak daripada pelapor untuk melaporkan, tetapi saksi kami ini hanya memberikan keterangan dalam proses penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Saksi itu dilindungi oleh undang-undang,” kata Tahan.
Terlebih lagi, faktor usia kedua kliennya yang sudah tergolong lanjut usia—bahkan salah satunya hampir menyentuh kepala delapan—menjadi alasan kuat di balik kekhawatiran munculnya beban psikologis yang berat.
Editor: Agung Bakti Sarasa