BANDUNG, iNewsBandungRaya.id – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengapresiasi inovasi layanan yang diinisiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan memanfaatkan teknologi digital.
Karena itu, dirinya menugaskan Bapenda untuk kembali melanjutkan tren positif yang sudah dicapai pada tahun lalu tersebut.
Diketahui, realisasi pendapatan tahun 2022 melebihi target hingga 104 persen, yakni Rp 32,7 triliun. Kontribusi terbesar masih dari pajak kendaraan bermotor, BBNKB, PBBKB, ditambah pajak air dan pajak rokok yang mengalami kenaikan.
Wajib pajak yang memanfaatkan layanan digital pun meningkat. Salah satu indikatornya, transaksi SAMBARA atau samsat on line mencapai 741 ribu transaksi dengan volume penerimaan sebesar Rp685 Miliar.
Ridwan Kamil mengatakan, penggunaan pajak terus dimaksimalkan untuk membangun fasilitas publik hingga pemanfaatan untuk kegiatan sosial atau kesehatan. Hal tersebut beririsan dengan banyak perbaikan di berbagai sektor. Seperti pertumbuhan ekonomi membaik, desa tertinggal sudah nol dan lain sebagainya.
“Hingga bulan ini, sudah ada 500 penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi tertinggi ada di jabar, 5,45 persen. Tahun lalu, kemiskinan turun. Dari uang pajak, hanya jabar yang ngasih dana desa. Rp 700 miliar ke desa tiap tahun. Rp 3,5 triliun (lima tahun) yang dimanfaatkan membuat desa digital, melatih orang memanfaatkan smart device,” kata Ridwan Kamil dalam acara Forum Bapenda bertajuk ‘Smart Tax for Smart People’, Selasa (28/2/2023).
“Tolong kerja keras. Sampaikan bahwa hasil pajak menjadikan provinsi Jawa Barat menjadi terbaik. Semua saya spending (hasil pajak) dengan smart. Kita sudah lewati pandemi, disrupsi, sekarang kita kerja. Saya kira itu semangat dari saya. Selamat memaksimalkan kinerja,” tambahnya.
Pria yang akrab disapa Emil meminta, layanan digital terus digalakkan untuk memudahkan wajib pajak. Di sisi lain, ia juga meminta tren positif pendapatan bisa terus dipertahankan hingga bisa melebihi target.
“Kalau target sudah ditentukan tapi kami selalu push Bapenda jangan sesuai atau sama dengan APBD yang diketok palu, karena ekonomi lagi bagus maka pendapatan harusnya naik saya dorong pendapatan melebihi dari yang sudah disepakati secara politis,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik mengaku siap dengan instruksi Ridwan Kamil mengenai kenaikan pendapatan hingga mempermudah pelayanan bagi wajib pajak. Dalam forum Bapenda Jabar pun akan dibahas mengenai strategi mengenai hal tersebut.
“Smart tax for smart people ini ini upaya memberikan sebuah layanan ya customer statisfaction (kepuasan konsumen) ini paling utama,” ungkapnya.
Program relaksasi pajak dan kebijakan yang meringankan tetap akan dihadirkan pada tahun ini. Namun, kemungkinan besar ada pula sisi punishment, seperti penghapusan nomor kendaraan. undang-undang nomer 22 tahun 2009 pasal 74 tentang penghapusan data registrasi kendaraan bermotor bagi penunggak pajak dua tahun setelah masa berlaku STNK.
Hal lainnya adalah mencari solusi agar pendapatan melebihi target yakni memperkuat sisi intensifikasi dan ekstensifikasi. Semua digali dalam forum Bapenda tersebut.
“Mobil listrik ini di Jabar baru ada kurang lebih sekitar 3000-an lah ya Nah memang targetnya di tahun 2030 itu 30% pengguna di jalan raya itu sudah menggunakan mobil listrik berarti kan terkena dampak kita, Nah makanya kita mencoba ekstensifikasi ya ini momentum juga di forum opd ini ya masukkan-masukannya,” tuturnya.
“Juga bagaimana kita melalui ekstensifikasi, seperti pajak karbon. Polusi udara industri Jawa Barat banyak ya kita akan lihat nanti kadar-kadar karbon dan lain sebagainya ya polusi udara dan sebaginya kita ukur ya kita nanti kompensasikan,” tambahnya.
Penguatan pun dilakukan di sektor lain seperti PKB, BBNKB I dan II, pajak bahan bakar, pajak rokok, pajak air permukaan.
Ia mencontohkan, pajak rokok yang mencapai Rp 3,7 triliun pada tahun 2022 ditargetkan meningkat hingga Rp 4 triliun pada tahun ini. Dedi juga optimistis bahwa pajak bahan bakar kendaraan akan meningkat pada saat nanti arus mudik karena Jawa Barat menjadi salah satu wilayah tujuan dan perlintasan.
“Kemudian juga pajak air permukaan kita lagi gencar-gencarnya untuk peningkatan target. Tahun kemarin kita tentukan target Rp 76 miliar, menjadi Rp 95 miliar. Nah sekarang kita tentukan di tahun 2023 150 miliar,” katanya.
“Ini memang perlu kerja keras perlu kerja kolaborasi dengan industri dengan lain sebagainya ya kita berikan arahan edukasi. Jadi, soal instruksi Pak Gubernur soal peningkatan pajak, kami siap melaksanakan,” pungkasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
