Kedelapan, anggaran BLT Dana Desa (transfer daerah) untuk 2,9 juta KPM pada 2023 sebesar Rp10,4 triliun. Pada 2024, BLT Dana Desa untuk 2,96 juta KPM menelan anggaran Rp10,7 triliun. Kesembilan, anggaran perlindungan sosial lainnya pada 2023 sebesar Rp29 triliun dan pada 2024 naik menjadi Rp53,1 triliun. "Jadi total anggaran perlindungan sosial Rp443,4 triliun pada 2023 dan pada 2024 sebesar Rp496,8 triliun," tutur Kang Ace.
Dalam kesempatan itu, Kang Ace juga menjelaskan tentang siklus pembahasan APBN yang diawali dengan penyampaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan pemerintah dan Indonesia pada Mei. Kemudian, pada Juni, pembicaraan pendahuluan RKA kementerian/lembaga dan RKP kementerian/lembaga di komisi-komisi bersama mitra kerja. Pada Juli, penyusunan pagu indikasi RAPBN di Banggar DPR. Puncaknya, rapat paripurna DPR tentang pengambilan keputusan RUU APBN menjadi undang-undang.
Tah hanya itu, Kang Ace juga membeberkan program bansos di Kemensos, yaitu, rehabilitasi sosial, meliputi atensi bagi penyandang disabilitas, lansia, anak, korban bencana dan kedaruratan, permakanan, disabilitas tunggal, permakanan lansia, dan literasi bagi disabilitas. Pada 2023, program rehabilitasi sosial menelan anggaran Rp2.440.968.652.000. Sedangkan pada 2024 naik menjadi Rp2.489.703.297.000.
Kemudian, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi: RST, korban bencana alam yang mendapat logistik, korban bencana yang mendapat bantuan pemulihan sosial, PKH, korban bencana sosial dan non-alam, dan kelompok Masyarakat rawan bencana sosial. Pada 2023 program itu menelan anggaran Rp30.779.581.392.000. Dari Rp30,7 triliun itu, anggaran untuk Program PKH sebesar Rp. 28,1 triliun bagi 10 juta KPM.
"Pada 2024, program perlindunagn dan jaminan sosial menghabiskan anggaran Rp30.510.393.371.000. Dari Rp30,5 triliun tersebut, anggaran untuk PKH sebesar Rp28,7 triliun bagi 10 juta KPM," ucap Kang Ace.
Editor : Ude D Gunadi
Artikel Terkait
