"Artinya pemerintah harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang mencakup upaya pendidikan untuk membantu masyarakat, mengenali informasi yang tidak benar atau palsu," ujar dia.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini juga meminta pemerintah meningkatkan kerja sama dengan platform media sosial dan perusahaan teknologi, untuk merumuskan regulasi atau protokol yang dapat membatasi, penyebaran konten yang tidak benar atau berbahaya tersebut.
"Media sosial (medsos) merupakan platform yang paling sering dan banyak digunakan, untuk menyebarkan konten/informasi hoaks," tutur Mukhtarudin
Mukhtarudin mengimbau masyarakat selalu bijak bermedia sosial dan meminta semua pihak untuk mengedukasi secara masif kepada masyarakat, untuk mencegah penyebaran hoaks atau berita bohong hingga pencoblosan pada 27 November 2024 mendatang.
"Saya mengimbau masyarakat untuk selalu bijak, cermat dan waspada atas peredaran isu hoaks, dan berpartisipasi tidak ikut menyebarluaskan konten yang berisi hoaks di pemilu ini melalui platform apapun sehingga Pilkada serentak 2024 berjalan aman dan damai," ucapnya.
Editor : Ude D Gunadi
Artikel Terkait
