Demo di DPRD Jabar, Buruh Desak Pemerintah Batalkan Program Tapera

Agung Bakti Sarasa
Aksi unjuk rasa buruh di Kantor DPRD Jabar. (Foto: Ist)

“Sekarang mau dibebani lagi dengan kewajiban dan gajihnya harus dipotong 3 persen untuk program Tapera. Dimana rasa sense of crissis pemerintah akan penderitaan rakyat,” kata Ajay, Kamis (20/6/2024).

Ajay menegaskan, pemerintah jangan lagi membebani rakyat dengan potongan-potongan seperti potongan gaji, dengan dalih untuk perumahan rakyat.

“Kalau memang pemerintah punya kepedulian kepada rakyat membangun perumahan rakyat, jangan lagi membebani rakyat. Kenapa tidak gunakan saja dana yang ada seperti APBN atau APBD. Rakyat sudah membayar pajak, berbagai hal dipungut pajak. Sekarang dibebani harus dipotong gajihnya untuk Tapera. Ini sungguh tidak adil,” tuturnya.

Ajay membandingkan, banyak program-program atau proyek strategis nasional yang didanai oleh APBN.

"Padahal pemerintah bisa saja mengalihkan anggaran itu untuk kepentingan buruh atau pekerja. Kalau memang pemerintah ada keberpihakan kepada buruh atau pekerja,” imbuhnya.

Editor : Rizal Fadillah

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3 4

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network