Arfi menjelaskan, program PIPPK dibuat dengan semangat desentralisasi sehingga urusan keseharian masyarakat bisa diselesaikan oleh RT RW atau organisasi kewilayahan dengan mengalokasikan dana Rp100 juta per RW.
Hampir rata-rata harapan dari para RT RW yang hadir dalam pertemuan tersebut menginginkan PIPPK bisa kembali digulirkan serta ditingkatkan nilai pendanaannya.
Jika nanti terpilih menjadi Wali Kota Bandung, Arfi mengatakan bakal mengevaluasi terlebih dahulu program PIPPK agar bisa disempurnakan ketika kembali digulirkan.
"Sekarang ada jeda kita manfaatkan jeda itu untuk melakukan evaluasi. PIPPK ini sudah efektif atau tidak nanti kita pilah, apa yang efektif apa yang belum. Kalau 2025 belum ada (anggaran) karena proses KUAPPAS sudah bergulir dan belum ada peran wali kota karena masih dalam tahapan kontestasi Pilwalkot, berarti tahun 2025 akan kita manfaatkan untuk evaluasi," bebernya.
Arfi memastikan, program PIPPK bisa kembali digulirkan pada tahun 2026 mendatang dan dana yang bakal diberikan pun wajib untuk ditambah besarannya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
