"Potensi-potensi masalah yang mungkin terjadi, di antaranya, black campaign, money politics, dan tindak pidana pemilihan harus dapat dipetakan dan ditemukan langkah mitigasinya. Untuk itu kejaksaan dituntut berperan aktif dalam memastikan setiap pelanggaran hukum selama proses pemilihan dapat ditangani cepat dan tepat dengan mengedepankan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholders terkait," tutur Kajati.
Katarina mengatakan, dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, seluruh jajaran harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai Instruksi Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024.
Editor : Ude D Gunadi
Artikel Terkait
