"Kendati pimpinan memerlukan keputusan yang cepat di lapangan, namun harus diimbangi dengan data dan informasi yang memadai untuk mengoptimalkan efektifitas kebijakan tersebut," ujarnya.
Terkait dugaan pemotongan dana kompensasi, Kristian mendesak klarifikasi dari perangkat daerah terkait.
"Apakah memang pencairannya dilakukan secara bertahap atau memang dilaksanakan dalam satu kali termin pembayaran. Kalau memang dilaksanakan dalam satu termin, maka memang ada indikasi bahwa terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan dalam proses pembayaran kompensasi tersebut," tandasnya.
Sebelumnya, ditemukan fakta bahwa sejumlah sopir angkot masih beroperasi di kawasan Puncak Bogor selama libur Lebaran. Mereka beralasan belum menerima kompensasi yang dijanjikan.
"Saya coba tanya ke beberapa angkot yang masih beroperasi, saya langsung eksekusi. Dalam artian begini, itu ada beberapa kendaraan yang tidak kena subsidi. Makanya dia mencoba untuk beroperasi," kata Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
