Dadang juga menerima laporan adanya pemotongan dana kompensasi. "Nah betul banyak juga, dan saya juga dapat informasi itu ada pemotongan, jadi (diterima sopir) Rp 800 ribu. Kita akan pantau siapa yang melakukan ini, yang jelas Rp 1,5 juta harus full ke sopir," tegasnya.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk selalu mengedepankan data dan informasi yang akurat dalam setiap pengambilan kebijakan.
Transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana kompensasi juga menjadi hal yang krusial untuk menghindari penyimpangan.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Artikel Terkait
BERITA POPULER
+
