BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Program "Jabar Nyaah Ka Indung" yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai beragam respons dari publik, terutama warganet.
Program ini menyasar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov, kabupaten/kota, hingga pegawai BUMD se-Jabar.
Melalui program ini, setiap ASN diwajibkan memiliki satu ibu asuh, khususnya lansia yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan belum tersentuh bantuan sosial.
“Setiap pegawai memiliki satu orang ibu asuh yang dibiayai dan diperhatikan dalam setiap waktu,” kata Dedi.
Ia meyakini bahwa pendekatan personal seperti ini mampu meningkatkan kebahagiaan serta kesejahteraan para ibu di Jabar.
“Semoga program ini bisa menjadi jalan kita semua untuk menghormati dan menyayangi ibu, tak hanya lewat kata-kata, tapi lewat aksi nyata,” tambahnya.
Meski mengusung semangat kepedulian sosial, kebijakan tersebut justru menuai kritik dari sejumlah warganet.
Sejumlah komentar yang disampaikan melalui akun Instagram @sekitarbandungcom menilai kebijakan ini memberatkan ASN dan dianggap kurang tepat sasaran.
“KDM kudu baca deui UUD, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Naha lain nyieun kebijakan nyieun rumah singgah nu layak jang lansia atau fakir miskin, kesehatan, ekonomi jeung pendidikanna dijamin ku negara?” tulis akun @m.iq***.
“Mulai blunder,” tulis akun @ami***.
“Itu hal baik, tetapi ASN tidak semua orang kaya bisa menghidupi di luar keluarganya... Mestinya pemerintah yang fokus mengurus itu, jangan dibebankan kepada pekerja,” tulis akun @ama***.
“‘Nyaah’ itu nggak bisa dipaksa, Pak, harus datang dari hati sanubari,” komentar akun @ayu***.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
