BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Biro hukum Pemprov Jabar bakal mengajukan gugatan untuk melawan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dalam sengketa lahan SMAN 1 Bandung, Jalan Ir H Juanda (Dago), Kota Bandung yang diklaim oleh Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) itu.
Analis Hukum Ahli Madya Biro Hukum Setda Pemprov Jabar Arief Nadjemudin mengatakan, upaya hukum banding akan dilakukan setelah mempelajari putusan lengkap PTUN Bandung. "Upayanya sudah pasti, kami akan banding. Itu hak kami," kata Arief Nafjemudin kepada wartawan, Jumat (18/4/2025).
Arief menyatakan, putusan hakim PTUN dalam perkara ini tidak adil. Sebab, objek yang digugat merupakan gedung sekolah dan dilengkapi bukti-bukti jelas.
"Kalau dilihat putusannya, menurut kami itu putusan tidak adil. Kami sudah mengajukan bukti-bukti jelas, dari pihak BPN juga jelas, sertifikat itu diterbitkan secara sah, tidak ada masalah," ujar Arief.
Diberitakan sebelumnya, majelis hakim PTUN Bandung mengabulkan seluruh gugatan Perkumpulan Lyceum Kristen nomor 164/G/2024/PTUN.BDG yang menggugat Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kota Bandung, dan tergugat intervensi ke Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Jabar dengan objek sengketa di SMAN 1 Bandung.
"Mengadili, dalam eksepsi, mengatakan eksepsi tergugat dan tergugat II intervensi tidak dapat diterima seluruhnya. Dalam pokok sengketa, mengabulkan gugatan penggugat (PLK) untuk seluruhnya," demikian bunyi putusan Majelis Hakim PTUN Bandung.
Putusan dibacakan majelis hakim PTUN Bandung pada Kamis (17/4/2025) secara online atau e-Court. Hakim pun memerintahkan supaya sejumlah dokumen yang digunakan Disdik Jabar untuk keperluan administrasi SMAN 1 Bandung dibatalkan.
"Menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai Nomor : 11/Kel. Lebak Siliwangi, terbit tanggal 19 Agustus 1999, Surat Ukur tanggal 12-4-1999 No.12/Lebak Siliwangi 1999, luas 8.450 M2, atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Cq. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat."
Hakim juga mewajibkan Tergugat mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor : 11/Kel. Lebak Siliwangi, terbit tanggal 19 Agustus 1999, Surat Ukur tanggal 12-4-1999 No.12/Lebak Siliwangi/1999, luas 8.450 M2, atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Cq. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat.
"Mewajibkan Tergugat untuk memproses perpanjangan dan menerbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat, sebagaimana dimuat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1228/Kel. Lebak Siliwangi, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1229/Kel. Lebak Siliwangi, dan Sertipikat hak Guna Bangunan Nomor 1232/Kel. Lebak Siliwangi," tandas hakim dalam putusannya.
Hakim menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara secara tanggung-renteng sejumlah Rp440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
Editor : Agus Warsudi
Artikel Terkait
