BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi terkait polemik usulan program bantuan sosial (bansos) yang disyaratkan dengan kepesertaan program Keluarga Berencana (KB) bagi pria. Dedi menegaskan, KB tidak harus diartikan sebagai vasektomi semata, melainkan mencakup berbagai metode pengendalian kelahiran lainnya yang lebih fleksibel dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.
“Kalau vasektomi dianggap bertentangan dengan syariat agama, masih banyak cara lain. Yang penting ada tanggung jawab dalam merencanakan keluarga. Jangan mau punya anak banyak tapi enggan bertanggung jawab,” ujar Dedi, Sabtu (3/5/2025).
Ia menyampaikan bahwa usulan syarat KB bagi penerima bansos bukan tanpa alasan. Menurutnya, pengendalian jumlah anak adalah bagian penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, terutama di wilayah Jawa Barat yang memiliki kepadatan penduduk tinggi. Dedi juga menyatakan bahwa gagasan ini merupakan bagian dari program nasional yang legal dan telah dikomunikasikan dengan Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana.
“Saya sudah bicara langsung dengan menterinya dan beliau menyatakan ini sah sebagai bagian dari upaya pemerintah,” katanya.
Dedi juga menekankan bahwa pria perlu dilibatkan secara aktif dalam program KB, bukan hanya membebankan perencanaan keluarga kepada perempuan. Ia menyebut berbagai metode selain vasektomi, seperti penggunaan alat kontrasepsi, bisa menjadi solusi efektif.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
