BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Program pendidikan karakter bagi siswa bermasalah yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terus menjadi polemik di tengah masyarakat.
Meski telah berjalan di beberapa wilayah seperti Purwakarta dan Kota Bandung, kritik terhadap program ini terus bermunculan, terutama soal keterlibatan institusi militer dalam proses pendidikan bagi siswa sipil.
Salah satu pihak yang menyoroti adalah Komnas HAM, yang menilai bahwa pendidikan bagi warga sipil, termasuk siswa sekolah, semestinya bukan berada di bawah kewenangan institusi militer. Kritik ini semakin menguat karena program tersebut belum dilandasi kajian regulatif yang matang.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil KemenHAM) Jabar, Hasbullah, mengatakan bahwa program ini muncul sebagai upaya pragmatis dalam mencari solusi atas kenakalan remaja yang tak kunjung terselesaikan secara nasional.
"Masalah kenakalan anak-anak ini sudah menahun. Dari program-program pusat pun, tidak ada langkah konkret yang bisa dijalankan secara efektif," ujar Hasbullah, Senin (5/5/2025).
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
