Hasbullah mengakui bahwa secara regulasi, kebijakan ini memang menimbulkan perdebatan. Pasalnya, belum ada kajian resmi yang melibatkan para ahli, baik dari sisi kebijakan publik, hukum, maupun HAM.
"Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, seharusnya ada kajian kebijakan, analisis risiko, dan evaluasi dampak. Tapi saya juga memahami bahwa Dedi Mulyadi cenderung pragmatis, dan mungkin masyarakat pun sudah lelah dengan diskusi yang tidak berujung pada solusi nyata," jelasnya.
Terkait potensi pelanggaran HAM, Hasbullah menilai hal itu bergantung pada sudut pandang masing-masing.
"Ketakutan masyarakat bahwa siswa akan mendapat perlakuan kasar saat dibina di lingkungan militer sebenarnya belum terbukti. Berdasarkan konten-konten yang dipublikasikan, seperti di kanal YouTube Dedi Mulyadi, pendekatannya justru menekankan pada pembentukan karakter dan melibatkan peran serta orang tua," katanya.
Ia menegaskan, program tersebut dijalankan atas dasar persetujuan dari orang tua siswa, bukan pemaksaan.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
