"Dalam video tersebut, saya sama sekali tidak menyebut Gubernur Jawa Barat secara khusus yakni Kang Dedi Mulyadi. Video tersebut general untuk seluruh kepala daerah yang terpilih pada Pemilihan Serentak 2024," jelas Neni.
Ia juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan murni ditujukan pada kebijakan publik, bukan kepada individu tertentu.
"Saya menyadari bahwa memang dalam beberapa video mengkritik kebijakan Kang Dedi Mulyadi, tetapi juga dalam video lain ada pula yang saya apresiasi. Saya kira ini adalah hal yang wajar. Saya tidak melakukan penyerangan secara pribadi, sebab yang saya kritisi adalah kebijakannya," lanjutnya.
Puncaknya, pada Rabu (16/7/2025), Neni mengetahui bahwa videonya diunggah ulang oleh akun resmi Diskominfo Jabar dengan narasi yang ia nilai menyudutkan dan penuh penafsiran sepihak.
"Saya tentu sangat menyayangkan langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memposting foto saya tanpa seizin, menafsirkan secara sepihak, menghakimi dan disebarluaskan melalui akun resmi Diskominfo. Alih-alih memberikan ruang untuk kebebasan berpendapat, yang terjadi justru mematikan ruang kebebasan itu dengan tindakan represif," ujarnya.
Tidak berhenti di situ, Neni juga melaporkan adanya peretasan terhadap akun pribadinya serta pengintaian aktivitas digitalnya. Ia menyatakan tengah mempersiapkan langkah hukum untuk menanggapi insiden ini.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
