BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan siap sepenuhnya menghadapi gugatan hukum atas kebijakan Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) yang saat ini tengah berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan dilayangkan oleh sejumlah pihak yang mewakili forum sekolah swasta, dengan dalih keberadaan kebijakan tersebut berpotensi merugikan kelangsungan pendidikan swasta.
Namun Pemprov Jabar menegaskan bahwa program ini justru menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, sekaligus implementasi konstitusi yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.
“Saya sangat yakin (menang di PTUN), karena kebijakan ini dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat, dan negara itu hadir untuk mengatasi persoalan-persoalan serius yang ada di tengah masyarakat. Kebijakan ini berpihak kepada masyarakat, dan negara harus hadir untuk memberikan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, dalam konferensi pers, Rabu (7/8/2025).
Krisis Akses Pendidikan Jadi Latar Belakang PAPS
Kebijakan PAPS dirumuskan sebagai respons atas melonjaknya angka anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tercatat:
385 siswa tercatat putus sekolah jenjang SMA/SMK pada 2023–2025,
133.258 lulusan SMP tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya,
Total terdapat 199.643 anak yang tidak melanjutkan sekolah.
Dari sekitar 834 ribu lulusan SMP tahun 2025, hanya sekitar 564 ribu yang mendaftar ke SMA/SMK negeri, sementara daya tampung sekolah negeri hanya 306 ribu. Artinya, ada lebih dari 270 ribu anak yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
