BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - DPRD Bandung Barat menilai Bupati Jeje Ritchie Ismail sudah menjalankan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Hal ini terkait dengan pelaksanaan rotasi mutasi (Rotmut) yang dilakukan kepada 14 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) setingkat eselon II di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB).
"Pelaksanaan rotasi mutasi ini sepenuhnya dilakukan berlandaskan regulasi, dan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN)," kata Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys usai menghadiri pelantikan bersama Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi, Kamis (11/9/2025).
Diketahui dasar pelaksanaan rotasi/mutasi yang dilakukan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail terbagi menjadi tiga kategori.
Yaitu satu pejabat dimutasi sebagai tindak lanjut melaksanakan Putusan PTUN Bandung Nomor 180/G/2024/PTUN.BDG. Tiga pejabat dimutasi berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja, yang menekankan capaian kinerja dan perilaku kerja.
Sebab mereka merupakan pejabat yang telah menduduki jabatannya lebih dari lima tahun. Serta sepuluh pejabat dimutasi berdasarkan hasil Uji Kompetensi.
Meskipun sebagian di antara para pejabat tersebut belum genap 2 tahun menduduki jabatan, mutasi tetap dapat dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2023.
"Jadi pelaksanaan pelantikan tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga menjamin kepastian dalam tata kelola kepegawaian," ucap Pither.
Menurutnya, meskipun ada tiga mitra Komisi III yang dirotasi, tapi hal itu berdasarkan mekanisme aturan yang ada.
Sehingga pengajuan dari BKPSDM, Sekda maupun Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam pergeseran ini dilakukan secara profesional.
Seperti Yoppie Indrawan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) kini menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
Kemudian, Fauzan Azima yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) naik menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan sekarang dijabat Mochamad Ridwan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Penataan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
Untuk jabatan Kepala Diskominfotik sendiri sekarang diisi oleh Ronny Rudyana yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD KBB. Sedangkan, jabatan Sekwan diisi Ricky Riyadi yang sebelumnya menjabat Kepala Disperindag.
Menurutnya, penempatan ketiga kepada dinas yang menjadi mitra kerjanya dalam rotasi mutasi itu dinilai tepat. Sebab, secara teknis ketiganya mampu bekerja dimanapun ditempatkan.
"Seperti Pak Ridwan yang kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan, kemudian Pak Fauzan menjadi asisten sudah tepat dan saudara Ronny yang mengisi jabatan Kepala Diskominfotik. Saya harap yang bersangkutan bisa menjalankan tugasnya, dengan baik. Begitupun Pak Yoppie," ujarnya.
Politisi Partai Demokrat KBB ini juga menyoroti rotasi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Asep Dendih yang kini menjabat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dinilai tepat lantaran masih berkaitan dengan pendidikan.
"Semua pejabat eselon II itu sudah ditempatkan dengan baik oleh Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, serta Sekda. Karena itu hak perogratif bupati dan BKPSDM sudah melakukan mekanismenya sesuai aturan," kata dia.
Pither juga memberikan saran kepada Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, serta Sekda terkait penempatan jabatan Pelaksana Tugas (Plt) di sejumlah dinas yang kosong.
Sebagai mitra Komisi III, Pither menyarankan jabatan Plt di Dinas PUTR harus diseleksi dan dikaji orang yang tepat, paham dan sudah bekerja lama di PUTR.
Harus orang yang paham dan berkecimpung di bidang tersebut, sehingga tidak kaku dan melanjutkan program yang benar. Terpenting bisa melakukan gebrakan selama memimpin.
"Karena salah satu program yang sedang berjalan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan dan lainnya harus bisa dilakukan oleh orang yang ahli dan paham," sambungnya.
Pither berharap baik Bupati dan Wakil Bupati, serta Sekda KBB bisa menempatkan orang yang betul-betul paham dalam hal infrastruktur.
"Kita berharap para Sekdis bisa diberikan kepercayaan untuk menjadi Plt di dinas yang kosong, seperti Dinas PUTR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Bapenda," pungkasnya. (*)
Editor : Rizki Maulana
Artikel Terkait
