Ratusan Orang Segel Gedung Kadin Jabar dan Klaim Status Quo

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Ratusan orang menyegel Gedung Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar di Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Rabu (19/11/2025). Mereka mengklaim gedung tersebut berstatus quo sehingga tidak boleh pihak mana pun beraktivitas di gedung itu sebelum ada Surat Keputusan (SK) sah dari Kadin Indonesia.

Massa yang merupakan anggota Kadin kota/kabupaten se-Jawa Barat itu datang dengan mobil komando yang dilengkapi pengeras suara. Di depan dan belakang mobil komando terpasang spanduk.

Sepanduk itu berisi tulisan, "Gedung Kadin Jawa Barat dalam status quo. Dilarang dikuasai atau digunakan oleh pihak mana pun. Hormati keputusan status quo demi netralitas dan keadilan organisasi".

Sebelum menggelar aksi di depan Gedung Kadin Jabar, massa yang merupakan anggota dan pengurus Kadin kota/kabupaten itu berkumpul di Jalan Sukabumi. Setelah itu, mereka berjalan kaki ke Gedung Kadin Jabar yang berjarak sekitar 200 meter dari titik kumpul.

Di depan Gedung Kadin Jabar, massa berorasi. Salah seorang orator menyebutkan, massa merupakan pendukung Ketua Kadin Jabar Nizar Sungkar. Karena ada daulisme kepemimpinan, maka Gedung Kadin Jabar berstatus status quo.

"Karena status quo, tidak boleh ada pihak mana pun beraktivitas di gedung ini sebelum ada SK sah dari Kadin Indonesia," kata orator.

Wakil Ketua Kadin Jabar Galih F Qurbany yang juga koordinator lapangan (korlap) asli mengatakan, meminta sikap tegas Kadin Indonesia agar masyarakat Jawa Barat, terutama para pengusaha, tak merasa diabaikan.

"Dampak dari ketidaktegasan KADIN Indonesia ini berbahaya, baik dari sisi keamanan maupun politis," kata Galih. 

Almer Faiq Rusydi mengklaim sebagai Ketua Umum KADIN Jabar. Almer terpilih di Musprov KADIN Jabar pada 24 September di lokasi berbeda. Saat bersamaan digelar pula Musprov Jabar yang memilih Nizar Sungkar sebagai Ketum KADIN Jabar.

"Kadin Nizar ada di Bandung, Kadin Almer di Bogor, dan semuanya mengklaim kebenaran. Karena ada dualisme, sikap tegas KADIN Indonesia sangat diperlukan agar pengusaha tidak dikorbankan," ujar Galih.

Dia menilai, pembiaran masalah di Kadin Jabar oleh Kadin Indonesia itu, menghambat pertumbuhan ekonomi.  "Kadin Indonesia tidak tegas," tuturnya.

Galih menegaskan, organisasi ini harus dibangun oleh aturan main jelas, bukan oleh faktor politik, kedekatan, like and dislike. "Jika organisasi tidak diatur dengan benar, ia akan anarkis," ucap Galih.

Pihaknya mendesak Kadin Indonesia segera terbitkan surat keputusan (SK) Ketua Kadin Jabar.

"Dari pihak kami, yang dihadiri oleh 16 kabupaten/kota, berdasarkan AD/ART dan peraturan organisasi, bahwa Kadin yang menang adalah Kadin kabupaten/kota yang menggelar Musprov dengan dukungan 50 persen + 1 dari 27 kabupaten/kota. Kami sudah lebih dari itu," ujar dia.

Walaupun begitu, ujar Galih, pihak yang berhak menerbitkan SK atas kepemimpinan Kadin Jabar adalah Kadin Indonesia. "Pembiaran ini berbahaya secara ekonomi dan politik bagi kamar dagang," ucapnya.

Anggota Kadin Jabar, ujar Galih, berharap Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie segera turun tangan dan tegas. Jangan membiarkan dualisme kepemimpinan di Kadin Jabar. 

"Berpihak kepada kami, alhamdulillah. Berpihak kepada mereka juga tidak masalah, karena ada jalurnya," ujar Galih.

Terkait hak, tutur dia, bisa menempuh jalur hukum di pengadilan. Misalnya, SK diberikan kepada Nizar Sungkar, pihak Almer akan menggugat. 

"Mereka mengklaim jagonya hebat. Kami juga mengklaim jago kami hebat.Mari ciptakan arena baru, kita adu bersama-sama.Kami berharap kantor ini tidak diisi oleh siapa pun. Sebelum SK turun, kantor ini tidak boleh ada yang menduduki," tegas Galih.

Editor : Agus Warsudi