“Jika spesifikasi dibuat sedemikian rupa hingga kompetisi menyempit, negara berisiko kehilangan kesempatan mendapatkan harga terbaik, teknologi yang sesuai kebutuhan, serta alih pengetahuan yang memadai,” tegas Iskandar.
Pilihan sistem COTS juga dianggap memperbesar risiko ketergantungan jangka panjang. Meski lazim digunakan secara global, Iskandar menegaskan bahwa penerapan COTS seharusnya disertai klausul kuat terkait penguasaan teknologi dan transfer pengetahuan oleh negara.
Tanpa hal tersebut, negara dikhawatirkan hanya berperan sebagai pengguna, sementara kendali sistem sepenuhnya berada di tangan vendor. Padahal, kebijakan nasional tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik menekankan penguasaan teknologi strategis oleh negara.
Iskandar menilai persoalan Coretax kini telah bergeser menjadi isu kebijakan publik dan keuangan negara. Biaya jasa konsultan yang mencapai ratusan miliar rupiah dinilai signifikan, terlebih ketika desain awal memicu perubahan berulang melalui mekanisme change request.
Di sisi lain, sistem yang belum optimal berpotensi menghambat penerimaan pajak. Ketergantungan pada vendor juga dinilai berisiko membebani APBN dalam jangka panjang.
“Kerugian negara tidak selalu berbentuk uang keluar hari ini, tetapi beban sistemik yang diwariskan bertahun-tahun ke depan,” ujarnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
