“Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, keteladanan aparatur menjadi modal utama legitimasi negara di mata rakyat,” ujarnya.
Kasus ini menjadi cermin bahwa persoalan kepatuhan pajak bukan hanya soal masyarakat, tetapi juga integritas birokrasi itu sendiri. Tanpa keteladanan dari dalam, pesan moral negara kepada warganya berisiko kehilangan daya ikat.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
