“Intinya saya menolak keras Masjid Tajug Gede menjadi bagian dari pengelolaan Jawa Barat. Alasannya karena konsekuensinya memberatkan anggaran dan kriterianya tidak jelas,” tegas Maulana.
Polemik mengenai masuknya Masjid Tajug Gede ke dalam pengelolaan BPIC pun kini menempatkan Pemprov Jawa Barat pada tuntutan untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai kriteria pengelolaan masjid dan alokasi anggaran BPIC 2026.
Editor : Rizal Fadillah
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Artikel Terkait
BERITA POPULER
+
News Update
