“Potongan-potongan informasi yang terpisah dapat membentuk sebuah peta, dan peta itu bisa dibaca oleh pihak yang sedang diburu,” jelas Gautama.
Karena itu, menurut Gautama, KPK membutuhkan tiga disiplin dalam komunikasi perkara: menentukan informasi yang memang perlu dibuka, menghitung konsekuensi operasional sebelum informasi disampaikan, serta memastikan adanya penutupan status setelah sebuah persoalan diumumkan. Transparansi tidak harus berarti membuka BAP atau strategi penyidikan, tetapi informasi yang sudah dilempar ke ruang publik tetap membutuhkan kejelasan perkembangan.
“Need-to-disclose: bukan hanya apakah informasi boleh dibuka, tetapi apakah informasi itu perlu dibuka pada saat itu,” terang Gautama.
Perkara Bea dan Cukai, dalam pandangan kontraintelijen, tidak cukup dibaca sebagai rangkaian nama dan transaksi. Pemetaan perlu mencakup akses, relasi, informasi, pengaruh, aliran uang, serta kemampuan setiap simpul menghubungkan satu pihak dengan pihak lainnya.
“KPK sedang membongkar keseluruhan jaringan, atau tanpa disadari sedang memberi jaringan cukup banyak potongan informasi untuk membaca bagaimana mereka sedang diburu?” kata Gautama. (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
