Tidak hanya urusan anggaran, Maulana turut menyoroti karut-marut fasilitas penampungan yang ada saat ini. Berdasarkan tinjauannya, panti-panti rehabilitasi sosial milik Pemprov Jabar mayoritas sudah berada dalam kondisi overload. Sebagai contoh, panti di Sumedang kini sudah penuh sesak, sementara panti di Kabupaten Garut selain mengalami overkapasitas juga dinilai sudah tidak layak huni.
Situasi pelik tersebut kian diperparah oleh krisis sumber daya manusia. Saat ini, rasio jumlah caregiver atau tenaga pendamping dinilai sudah tidak ideal dan jauh dari standar pelayanan wajar, di mana satu orang perawat harus memikul beban menangani 10 hingga 13 pasien ODGJ sekaligus.
Oleh karena itu, Maulana mendesak agar pemerintah daerah tidak sekadar mengejar kesan megah lewat inovasi digital, melainkan memastikan kesiapan sistem secara menyeluruh dari hulu ke hilir.
"Sekarang kita dengan aplikasi ODGJ tanpa struktur yang jelas, follow-up yang jelas, siapa, berapa, dengan apa, di mana, kan kayak gitu. Apa pun yang menjadi kebijakan dan janji, bukan hanya ingin sebatas dilihat orang atau terlihat wah, tetapi buktikan bahwa hal itu benar bisa terlaksana dengan baik dengan adanya anggaran dan skema yang pasti," pungkasnya
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
