Praktik Outsourcing dan Upah di Bawah UMK Jadi Sorotan
Persoalan lain yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan di wilayah Cimahi.
Dalam pertemuan tersebut, muncul keluhan mengenai sejumlah perusahaan yang masih menerapkan sistem outsourcing serta diduga memberikan upah kepada pekerja di bawah ketentuan Upah Minimum Kota (UMK).
Praktik tersebut dinilai berpotensi merugikan pekerja sehingga membutuhkan pengawasan lebih ketat dari instansi terkait.
Iwan Koswara mengatakan akan membawa persoalan tersebut ke dalam rapat kerja Komisi V DPRD Jawa Barat bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat.
Ia juga mendorong Inspektorat dan Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap perusahaan yang diduga melanggar ketentuan ketenagakerjaan.
Kasus Ijazah Tertahan, Siswa SMK di Cimahi Terpaksa Putus Sekolah
Di bidang pendidikan, persoalan yang cukup memprihatinkan adalah kasus ijazah tertahan di SMP Pasundan 2 Cimahi.
Berdasarkan aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, seorang siswa terpaksa melanjutkan pendidikan ke SMK Dirgantara dengan menggunakan fotokopi ijazah SMP yang telah dilegalisasi.
Namun, ketika sudah duduk di kelas II SMK, siswa tersebut akhirnya tidak dapat melanjutkan pendidikan karena terkendala biaya.
Persoalan ini menjadi perhatian Iwan Koswara. Ia menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII, pihak SMP Pasundan 2 Cimahi, serta SMK Dirgantara.
Koordinasi tersebut ditujukan untuk mencari penyelesaian atas persoalan ijazah sekaligus membuka peluang agar siswa yang bersangkutan dapat kembali mengenyam pendidikan.
Salah satu opsi yang akan didorong adalah pemanfaatan program bantuan pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun program pendidikan kesetaraan atau kejar paket.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
