Carut Marut Rotasi Mutasi Pejabat di KBB, P4KBB Desak DPRD Bentuk Pansus

BANDUNG BARAT,Inews Bandungraya.Id - DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) didesak untuk membentuk panitia khusus (pansus) soal rotasi, mutasi dan promosi pejabat yang dilakukan Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan.

Carut marut pelaksanaan rotasi, mutasi dan promosi pejabat tersebut mendapatkan sorotan dari Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), yang menyuarakan langsung hal tersebut dengan datang ke kantor DPRD KBB, Selasa (29/8/2023).

Baca Juga

Peringati Hari Jadi, P4KBB Soroti Berbagai Persoalan Salah Satunya Tanggal HUT KBB

"Kami mendorong agar DPRD KBB membentuk pansus agar persoalan rotasi, mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Pemda KBB yang diduga maladministrasi bisa terang benderang," kata Ketua P4KBB Jacob Anwar Lewi kepada wartawan.

Jacob menilai jika dibentuk Pansus maka DPRD bisa meminta keterangan kepada eksekutif yang terlibat dalam proses rotasi, mutasi dan promosi pejabat tersebut. Bahkan dapat meminta keterangan dari Tim Penilai Kinerja (TPK) yang diketuai Sekda dan juga bupati.

"Apakah TPK dilibatkan atau tidak dalam proses rotasi, mutasi dan promosi ini? Masa ada staf yang tiba-tiba jadi Kabid (kepala bidang), atau ada pimpinan yang golongan eselonnya lebih rendah dari bawahannya, kan itu aneh," sambungnya.

Baca Juga

P4KBB Warning Pejabat yang Kebijakannya Tak Pro Rakyat, Lebih Baik Mundur

Seperti diketahui, total pejabat yang dilantik ada sebanyak 97 orang. Terdiri dari 4 kepala dinas hasil seleksi terbuka atau open bidding, dan sisanya pejabat eselon III dan IV. Namun pelantikan itu menimbulkan kegaduhan karena diduga banyak pejabat yang belum memenuhi syarat dilantik dan menyalahi administrasi kepegawaian.

Bendahara P4KBB Eman Sulaeman, juga menyoroti kinerja TPK dalam proses rotasi, mutasi dan promosi 97 pejabat tersebut. TPK memiliki peran strategis dalam penempatan pegawai. Munculnya isu yang berkembang TPK tidak dilibatkan dalam proses mutasi, rotasi, dan promosi ini jadi pertanyaan.

"TPK itu dipimpin Sekda, ada juga BKPSDM, Asisten, dan Inspektorat. Mengapa mereka diam saja, bagaimana penjelasan mereka. Jadi tidak semata-mata kesalahan semua ada di bupati," tegas Eman.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD KBB, Ayi Sudrajat mengatakan aspirasi untuk membentuk pansus mutasi, rotasi dan promosi menjadi masukan bagi pihaknya. Dirinya akan membawa ke rapat Badan Musyawarah (Banmus). Namun pihaknya tidak bisa langsung memutuskan karena harus ada kesepakatan semua fraksi.

“Saya di sini tidak bisa memutuskan pembentukan pansus. Tapi harus atas keputusan dalam rapat Banmus. Insya Allah, besok (Rabu) Banmus akan dilaksanakan,” kata Ayi.

Pelaksanaan audiens P4KBB dengan DPRD KBB dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD KBB Ayi Sudrajat, Ketua Komisi I Sunarya Erawan, dan anggota Komisi I Piether Tjuandys. Rombongan tokoh P4KBB yang turut hadir di antaranya, Dewan Penasihat P4KBB Dodi Ahmad Sofiandi serta jajaran pengurus lainnya. (*)

Editor : Rizki Maulana