Soal Rotasi Mutasi Ada Peran TPK, Pendiri KBB Sebut Tak Bisa Hanya Salahkan Bupati

BANDUNG BARAT,Inews Bandungraya.Id - Polemik rotasi, mutasi, dan promosi pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus menggelinding.

Bahkan kini babak baru dari polemik tersebut semakin memenas dengan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) rotasi mutasi oleh DPRD KBB. Tujuannya mencari benang kusut dan permasalahan yang terjadi dalam rotasi mutasi.

Baca Juga

Pembatalan Mutasi dan Promosi 19 Pejabat di KBB, Bisa Membuka Dugaan Pelanggaran Lain

Tokoh pendiri KBB Asep Ahmad Suardi mengatakan, terkait polemik rotasi mutasi yang terjadi di Pemda KBB tidak bisa berdiri sendiri dan hanya menyalahkan bupati. Sebab dalam prosesnya ada peran dari Tim Penilai Kinerja (TPK) yang juga pastinya ikut terlibat.

"Silahkan saja DPRD membuat Pansus, tapi jangan hanya menyudutkan bupati. Banyak tudingan jika dalam rotasi mutasi kemarin TPK tidak dilibatkan, akal sehat saya sulit menerima itu," ucapnya saat ditemui di Padalarang, Jumat (1/9/2023).

Dirinya setuju jika pansus rotasi mutasi DPRD KBB memanggil TPK yang diketuai oleh Sekda KBB untuk mencari kejelasan dan akar permasalahan dari proses rotasi mutasi hingga muncul polemik seperti sekarang. Sebab tidak mungkin TPK tidak terlibat di dalamnya.

Baca Juga

BKN Putuskan 19 PNS KBB Hasil Rotasi Mutasi Dikembalikan ke Jabatan Asal, Ini Nama-namanya

"Undangan pelantikan itu juga disebarkan oleh TPK, jadi sulit menerima kalau mereka (TPK) tidak dilibatkan. Oleh karenanya TPK jangan berlindung dibalik bupati yang seolah-olah harus bertanggungjawab, biarkan semuanya dibuka, kalau dewan mau serius," tegasnya.

Jika TPK tidak dilibatkan, kata dia, maka pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dari para pejabat tersebut tentunya tidak akan ada. Mengingat berita acara pelantikan yang disodorkan ke bupati pastinya sudah ditandatangani oleh TPK.

"Soal rotasi mutasi kalau pun ada kesalahan prosedur yang berhak menegur atau membatalkan adalah gubernur atau mendagri. Tapi kalau tidak menyalahi aturan, saya mendorong Hengki silakan melakukan pelantikan lagi, asal banyak putra-putri KBB yang diakomodir," tandasnya.

Baca Juga

Tunggu Keputusan BKN, Pj Bupati Bisa Anulir Jika Rotasi Pejabat di KBB Bermasalah

Terlepas dari hal tersebut, pria yang akrab disapa Asep Ado ini menilai, proses rotasi, mutasi, dan promosi pejabat oleh Bupati Hengki Kurniawan pada pekan lalu menciptakan sejarah sepanjang KBB berdiri.

Pasalnya banyak putra daerah asli KBB mulai dari eselon 2, 3, dan 4 yang dilantik, sehingga sangat sesuai dengan cita-cita pemekaran. Sepanjang sejarah sejak KBB berdiri tahun 2007 yang oleh para pendiri diperjuangkan, sekarang ini putra daerah KBB banyak yang diangkat.

Dirinya menghitung di eselon 2 ada Kadisdik Asep Dendih, Kadis LH Ibrahim Aji, Kadisparbud Panji Hermawan, dan Kepala DPMD Dudi Supriadi. Kemudian di tingkat eselon 3 ada puluhan pejabat dan eselon 4 hampir sekitar 30%.

Baca Juga

Terbongkar, Pansus Sebut Gubernur Tak Setujui Pengisian Tiga Camat dalam Rotasi Mutasi

"Dari sisi politisnya pelantikan kemarin banyak positifnya, banyak putra-putri terbaik KBB yang dilantik, makanya saya ucapkan apresiasi ke Bupati Hengki," imbuhnya.

Asep Ado beramanat kepada pejabat yang kemarin dirotasi, mutasi, dan promosi, agar bisa menunjukkan kinerja dan prestasi untuk menjawab polemik. Bangun KBB menjadi lebih baik lagi karena dengan banyaknya putra daerah KBB yang menjadi pejabat maka dalam 5-10 tahun ke depan akan banyak dari mereka yang menduduki posisi sentral di pemerintahan.

"Polemik rotasi mutasi akan berhenti jika para pejabat yang kemarin dilantik menunjukkan kinerja dan prestasinya. Apalagi putra-putri daerah KBB, mereka tentunya malu, minimal oleh keluarga dan tetangganya, kalau tidak bisa membawa KBB maju," ujarnya.

Baca Juga

Rotasi Mutasi Pejabat KBB Dilaporkan ke KASN dan BKN, Pansus Mesti Buka Kanal Pengaduan ASN

Seperti diketahui DPRD KBB akhirnya menyepakati dibentuknya panitia khusus (pansus) soal rotasi, mutasi, dan promosi pejabat yang saat ini jadi polemik. Hal tersebut ditetapkan setelah semua fraksi di DPRD KBB menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) serta di-paripurna-kan di Hotel Novena, Lembang, Kamis (31/8/2023).

"Semua fraksi sudah sepakat, dibentuknya Pansus untuk mengetahui apa yang jadi polemik dalam rotasi mutasi," kata Wakil Ketua DPRD KBB, Ayi Sudrajat. (*)

Editor : Rizki Maulana