Unpad Ajak Mahasiswa Bergerak, Desak DPR Pakai Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu 2024

Baca Juga

Perkuat Literasi Keuangan Digital, 10.000 Mahasiswa Baru Unpad Ikut Program Fintech Academy

"Gerakan ini harus nafas panjang, mungkin sampai 2029 nanti. Kita tidak akan campuri urusan-urusan elektoral, tapi urusan etik jika marak terjadi itu akan kita campuri sebagai akademisi dan intelegensia," katanya.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad, Firman Manan menilai, segala urusan kenegaraan tidak bisa diserahkan kepada seorang politisi.

"Saya pikir, ternyata kita tidak bisa menyerahkan segala urusan kenegaraan kepada politisi," ucap Firman.

Baca Juga

Bedah Buku di Unpad: Pembentukan UU yang Salah Prosedur Berdampak Buruk pada Penegakan Hukum

"Dulu ada yang bilang bahwa anaknya sedang fokus bisnis, tidak tertarik politik, eh 2 tahun selanjutnya jadi wali kota, 2 tahun selanjutnya lagi jadi cawapres. Ada yang menjadi oposisi selama 9 tahun, mengkritisi pembangunan Indonesia, mengkritisi food estate, eh sekarang jadi menteri. Itulah sifat-sifat politisi di negara kita Indonesia," tambahnya.

Dirinya pun memandang, perlu adanya ruang-ruang di dalam bernegara yang diisi oleh mahasiswa dan akademisi. 

Editor: Rizal Fadillah