Pemprov Jabar Masih Berlakukan Sistem Anulir bagi Peserta Curang di PPDB Tahap II

Sebelumnya, Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin akan melaporkan hasil evaluasi PPDB tahap I ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristekdikti). Kasus pemalsuan KK dan masih adanya label sekolah favorit diharapakan menjadi catatan untuk kementerian.

Baca Juga

PPDB Jawa Barat Objektif, Transparan dan Akuntabel Perlu Dukungan Semua Pihak

Menurutnya, selama proses PPDB tahap I kemarin kecurangan berupa pemalsuan KK ditemukan di beberapa sekolah yang labelnya masih favorit. Hal itu dipastikannya akan dilaporkan langsung ke Mendikbudristekdikti, Nadiem Makarim.

"Kami akan laporkan ke Kemendikbudristekdikti bahwa tujuan zonasi itu untuk memeratakan sekolah kan asalnya tapi ternyata paradigma itu masih tidak bisa, tidak mudah merubah sekolah favorit," ucap Bey, Selasa (25/6/2024).

Bey mengatakan, para orang tua calon peserta didik baru masih banyak menginginkan anaknya bersekolah yang masih berlabel favorit. Padahal semangat dari diadakannya sistem zonasi ini untuk pemerataan pendidikan di Indonesia.

Baca Juga

Resmi! Disdik Kota Bandung Luncurkan Akses PPDB Daring Tahun Ajaran 2024/2025

Menurutnya, hal ini harus dilaporkan ke kementerian agar menjadi bahan evaluasi.

"Jadi orangtua masih ingin anak-anaknya bersekolah di sekolah favorit itu. Nah kami ingin melaporkan semua karena ini keputusannya pemerintah pusat dan kami hanya menjalankan aturan," imbuhnya.

Editor : Rizal Fadillah