Digitalisasi Sistem Pajak melalui Implementasi CoreTax

Baca Juga

Ketua Umum PBNU Pertanyakan Hak Rakyat usai Kenaikan PPN 12 Persen

"Kita membutuhkan sistem perpajakan yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Dengan adanya CoreTax, diharapkan praktik-praktik buruk seperti pengemplangan pajak atau pelanggaran oleh oknum pajak dapat diminimalkan," tambahnya.

Nelsom juga menyoroti sejumlah dugaan pengemplangan pajak yang belum tertangani meskipun sudah dilaporkan sejak 2024. Ia menyebut contoh PT W di KPP Sorong yang diduga mengemplang pajak senilai Rp15.719.456.630,- miliar, CV D di Jakarta Utara yang beroperasi tanpa NPWP dengan dugaan kerugian negara Rp38.623.014.611,- miliar, dan PT PB di KPP Batam yang diduga mengemplang pajak sebesar Rp22.146.908.675,- miliar.

"Kasus-kasus ini membuktikan perlunya sistem yang kuat untuk memberantas kejahatan pajak. CoreTax bisa menjadi alat untuk mencegah hal ini terjadi lagi di masa depan," tegas Nelsom.

Baca Juga

Prabowo Putuskan PPN 12 Persen Hanya untuk Barang dan Jasa Mewah

Selain membantu pengawasan, digitalisasi sistem perpajakan juga diharapkan mampu meningkatkan tax ratio atau rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan otomatisasi seperti e-Filing dan e-Payment, wajib pajak lebih mudah melaporkan dan membayar kewajibannya. Sementara teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dapat mendeteksi transaksi mencurigakan, mengurangi duplikasi data, dan meningkatkan akurasi pelaporan pajak.

Nelson juga menyebut, pemanfaatan data dari platform digital seperti e-commerce, media sosial, dan fintech akan membantu otoritas pajak memperluas basis wajib pajak. Dengan teknologi tersebut, individu atau entitas yang belum terdaftar dapat diidentifikasi, bahkan pajak dapat langsung ditarik saat transaksi berlangsung di marketplace atau aplikasi ride-hailing.

Editor : Abdul Basir