Ditressiber Polda Jabar Tangkap 3 WNA Nigeria dan 1 WNI Diduga Lakukan Pencurian Data Pribadi

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jabar berhasil menangkap tiga Warga Negara Asing (WNA) Nigeria dan satu Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga melakukan pencurian identitas atau identity theft. 

Keempat tersangka antara lain, OOP (40), ENC (41), dan OSS (35). Ketiganya merupakan WNA Nigeria, serta UK (41) WNI. Dalam aksinya, para pelaku mengaku sebagai petugas Bea Cukai. 

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, kasus pencurian data ini terjadi di Kota Bandung. Modus operandi kejahatan, para pelaku mengaku petugas Bea Cukai yang menginformasikan kepada korban ada paket dari London, Inggris. 

Kemudian, korban diminta mentransfer sejumlah uang dengan alasan untuk membayar pajak, denda, biaya dokumen, dan biaya Bea Cukai. Akibatnya, pelapor mengalami kerugian materil.

"Tindak pidana ini terjadi pada 13 Desember 2024. Korban mendapatkan pesan SMS dari seseorang yang mengaku petugas Bea Cukai. Korban diinformasikan mendapat kiriman paket dari London berisi uang dengan pengirim atas nama AI," kata Kabid Humas didampingi Dirressiber Polda Jabar Kombes Pol Resza Ramadianshah dan Wadirressiber AKBP Hotmartua Ambarita, Jumat (21/2/2025) di Mapolda Jabar. 

Para pelaku, ujar Kombes Jules, menyebut diduga kiriman uang yang diterima korban itu adalah praktik money laundry (pencucian uang). Kemudian pelaku meminta korban mengirimkan sejumlah uang secara bertahap melalui rekening BCA. Akibatnya, korban mengalami kerugian sebesar Rp234,5 juta.

"Dalam pengungkapan kasus ini, kami memeriksa tujuh saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti," ujar Kombes Jules.

Kabid Humas menuturkan, akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 51 Jo Pasal 35 UU RI Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 dan 55 KUHIPidana.

"Keempat pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp12 miliar," tutur Kabid Humas.

Editor : Agus Warsudi