IAW Sebut Revisi UU BUMN Bisa Melemahkan BPK

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang baru disahkan dinilai memberikan dampak positif sekaligus negatif. Dampak paling mencolok adalah semakin kuatnya posisi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Namun, di sisi lain, revisi UU BUMN juga memunculkan sejumlah potensi permasalahan yang dapat melemahkan transparansi dan pengawasan keuangan negara.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, mengatakan, revisi berisiko melemahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengaudit keuangan BUMN. Hal tersebut karena revisi mengalihkan audit ke akuntan publik yang hanya terdaftar di BPK.

"Audit bukan diperiksa langsung BPK. Perubahan ini membuka celah potensi manipulasi laporan keuangan, terutama mengingat BPI Danantara mengelola kekayaan negara dalam jumlah triliunan rupiah," ujar Iskandar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/2/2025).

Iskandar juga menyoroti dampak lain revisi UU BUMN, yakni meningkatnya risiko privatisasi yang tidak transparan. Dengan adanya fleksibilitas lebih dalam privatisasi BUMN, terdapat potensi penjualan aset negara dengan harga rendah kepada pihak tertentu.

"Privatisasi juga bisa membuat keuntungan BUMN tidak lagi masuk sebagai pendapatan negara karena definisi keuangan negara dalam UU BUMN bertabrakan dengan UU lainnya. Ini berpotensi hanya menguntungkan segelintir pemilik saham atau entitas di BPI Danantara," ujarnya.

Editor : Abdul Basir