Massa AABMPK Datangi PT Bandung, Tuntut Tolak Gugatan Perdata terkait Kasus Jalan Surya Sumantri

Karena itu, tutur Agus, AABMPK menuntut keadilan terkait kasus ini. Sebab, jika putusan PN Bandung dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, akan banyak para pelaku kejahatan menggugat korban karena merasa dirugikan.
"Kami mengambil sikap untuk mengingatkan majelis hakim PT Bandung yang menangani perkara ini agar netral dan independen dalam mengambil keputusan. Kami yakin walau langit runtuh, keadilan harus ditegakkan," tutur Agus.
Agus menegaskan, di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua perbuatan harus dipertanggungjawabkan. "Jadi, kami menuntut putusan majelis hakim PN Bandung terkait perkara gugatan perdata No. 97/ Pdt.G/2024/Pn.Bdg, dibatalkan. Kami juga meminta Ketua PT Bandung lewat Badan Pengawas MA menindak hakim yang tak memberikan keadilan dan terkesan berpihak dalam perkara ini," tandasnya.
Humas Pengadilan Tinggi Bandung Jesayas Tarigan mengatakan, PT Bandung terbuka dan menerima massa aksi dengan baik. Aspirasi dan tuntutan massa AABMPK akan dikaji.
"Perlu kami sampaikan, majelis hakim itu (baik PN maupun PT Bandung) tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Setelah menerima berkas perkara, hakim akan memutus perkara sesuai nilai-nilai keadilan berdasarkan bukti-bukti yang ada," kata Jesayas Tarigan.
Editor : Agus Warsudi