Korupsi Pertamina Hampir Rp1.000 Triliun, IAW Desak Kejagung Periksa Semua Pihak

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id  - Dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN) serta sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang melibatkan lebih dari satu korporasi, dalam periode 2018–2023 menjadi salah satu skandal besar yang mengguncang sektor energi Indonesia.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap, nilai kerugian negara dalam kasus tersebut terus berubah-ubah secara signifikan. Selain itu, jumlah direksi yang telah ditetapkan sebagai tersangka masih lebih sedikit dibandingkan mereka yang belum sepenuhnya terungkap.

Baca Juga

4 Eks Legislator Didakwa Terima Uang Kotor Bandung Smart City dari Mantan Sekda Ema Sumarna

"Kasus itu disebut terjadi periode 2018 sampai 2023 yang berarti berlangsung setiap hari pada durasi tersebut. Tentu seharusnya akan banyak sekali jajaran direksi dan komisaris yang ikut serta bertanggung jawab dari perspektif Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Itu pun belum kami kedepankan terkait keberadaan UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah ditetapkan tanggal 24 Februari 2025," ujar Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus dalam sebuah diskusi di Kota Bandung, Senin (3/3/2025).

Penetapan Tersangka oleh Kejaksaan Agung

Hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka, termasuk dua direksi PT PPN, yaitu Direktur Utama Riva Siahaan (RS) yang ditahan pada 25 Februari 2025, serta Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, Maya Kusmaya (MK), yang ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, Edward Corne (EC), Vice President Trading, juga ditahan pada 26 Februari 2025.

Baca Juga

Arsan Latif Eks Pj Bupati Bandung Barat Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Pasar Cigasong

Sementara itu, tujuh tersangka lainnya berasal dari luar PT PPN, yaitu Sani Dinar Saifuddin (SDS) – Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI), Yoki Firnandi (YF) – Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PT PIS), Agus Purwono (AP) – VP Feedstock Management PT KPI, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) – Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa (PT NK), Dimas Werhaspati (DW) – Komisaris PT NK dan Komisaris PT Jenggala Maritim (PT JM), dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) – Komisaris PT JM dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak (PT OTM).

Kasus tersebut awalnya diumumkan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun. Dugaan korupsi mencakup manipulasi sistem pengadaan minyak, keterlibatan broker dalam impor minyak, mark-up biaya pengiriman, serta pengaturan tender yang tidak transparan. Tidak lama setelahnya, Kejagung memperbarui perhitungan kerugian negara yang disebut hampir mencapai Rp1.000 triliun.

Editor : Abdul Basir