Presiden Diminta Bersikap Tegas Soal Wacana Penundaan Pemilu

BANDUNG, iNews.id - Jaringan Aktivis 98 Unpad meminta Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas terkait wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Termasuk menertibkan komunikasi politik para anggota kabinet agar tidak memprovokasi penundaan pesta demokrasi tersebut. 

Baca Juga

Prabowo Tegaskan sebagai Tim Jokowi, Komitmen Siap Lanjutkan Program dan Strategi

Jubir Jaringan Aktivis 98 Unpad, Yodhisman Sorata mengatakan bahwa wacana terkait penundaan Pemilu 2024 maupun tiga periode masa jabatan presiden harus dilawan. Karena bertentangan proses demokrasi yang ada di Indonesia. 

"Maka kami meminta kepada para elit politik, untuk tidak berkonspirasi dan membegal proses demokrasi dan prinsip-prinsip reformasi melalui Amandemen Undang Undang Dasar," ungkapnya di Kota Bandung, Kamis (24/3/2022).

Baca Juga

Kantor BPJS Ketenagakerjaan di IKN Padukan Konsep Alam, Budaya, dan Manusia

Menurutnya pemilu merupakan sarana mutlak dalam sistem demokrasi. Pemilu yg langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil mutlak dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 

Baca Juga

Pimpin Cimahi Setahun, Pj Wali Kota Dikdik Mampu Turunkan Angka Stunting

Dikatakannya kepatuhan pada ketentuan konstitusi ini, merupakan salah satu perwujudan aspirasi reformasi yang digelorakan oleh mahasiswa, termasuk aktivis mahasiswa Unpad pada tahun 1998. 

"Sayangnya saat ini kita menyaksikan sejumlah elit politik, yang berusaha mendorong kepemimpinan nasional untuk menyimpang dari ketentuan konstitusi negara tentang pemilu," tuturnya. 

Baca Juga

Hengki Diminta Presiden Sampaikan Usulan Infrastruktur yang Perlu Bantuan Pusat

Yodishman menjelaskan upaya tersebut, dengan menggulirkan wacana penundaan pemilu, yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2024.

Baca Juga

Kuatkan Pesan Presiden, Ridwan Kamil: Jangan Ada Polarisasi Jelang Pemilu 2024

Ia menjelaskan bahwa wacana penundaan pelaksanaan pemilu, akan berdampak luas pada sistem penyelenggaraan kenegaraan nasional, diantaranya pada penambahan masa jabatan para pejabat publik yg posisinya merupakan hasil pemilu (elected officials). Sehingga tidak hanya Presiden, tapi berdampak kepada kepala daerah, baik provinsi, kota dan kabupaten.

Pada kesempatan yang sama, Aktivis 98 Unpad, Eko Arif Nugroho menjelaskan bahwa pihaknya mencium adanya upaya agar pemerintahan hari ini, terus melanjutkan pemerintahannya. 

"Hal ini sangat berbahaya bagi sistem demokrasi yang baru berjalan dua kali kepemimpinan nasional melalui pemilu yang demokratis," katanya.

Hal senada disampaikan oleh Tokoh Reformasi, Juandi Rewang bahwa tanpa adanya dukungan dari rakyat melalui pemilu yang demokratis, maka sama saja dengan mengkhianati reformasi yang sudah dijaga selama ini.

"Ini namanya begal demokrasi. Para Ketua Partai jangan berkomplot untuk membegal proses demokrasi dan prinsip prinsip reformasi melalui amandemen Undang Undang Dasar dan atau menghambat proses penganggaran pemilu 2024," tambahnya. (*)

Editor : Abdul Basir