RPJMD 2025 Disetujui DPRD Jabar, Pemprov Fokus Tata Ulang Desa dan BUMD

Fokus kedua adalah konsolidasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dedi berambisi untuk merampingkan jumlah BUMD yang tersebar saat ini menjadi lebih terpusat.

Baca Juga

Perbaikan Rutilahu Jauh dari Target, Rusak 23.859 Diperbaiki oleh APBD KBB hanya 2.490

"Penggabungan BUMD. Tidak berantakan seperti sekarang di mana-mana. Saya cukup satu BUMD saja dengan satu bjb," sebutnya.

Aspek lain yang menjadi prioritas adalah perubahan tata ruang dan penyusunan peraturan daerah tentang tata kelola air.

"Kemudian yang berikutnya adalah perubahan tata ruang. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah perda tentang tata kelola air. Daerah penghasil air harus mendapat insentif," jelasnya.

Baca Juga

Jangan Hanya Pikirkan Rotasi Mutasi, Hengki Diminta Tuntaskan Visi Misi Sesuai RPJMD

Tidak hanya itu, Dedi juga menyoroti pentingnya tata kelola karbon, di mana daerah penghasil karbon diharapkan mendapat insentif. Hal ini bertujuan untuk mengurangi disparitas antara daerah industri dan daerah pertanian, serta antara daerah industri dan daerah pegunungan.

Editor: Abdul Basir