Plt Dirut Perumda Tirtawening Soal 132 Pegawai: Dalam Proses Penyelesaian dan Dibayarkan

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perumda Tirtawening Kota Bandung Tono Rusdiantono angkat bicara terkait persoalan selisih gaji 132 pegawai yang belum dibayarkan. Tono memastikan, persoalan itu dalam proses penyelesaian. Selisih honor yang belum dibayarkan sekitar Rp400 juta-Rp500 juta per bulan segera dituntaskan.

Plt Dirut Perumda Tirtawening Kota Bandung Tono Rusdiantono mengatakan, permasalahan 132 karyawan yang sempat ramai, bukan terkait honor atau gaji. 

Baca Juga

PDAM Diubah Jadi Perumda Tirtawening, Fokus pada Peningkatan Layanan Air Bersih di Kota Bandung

Tetapi penyesuaian kenaikan pangkat pegawai kontrak menjadi calon pegawain, penyesuaian pegawai tetap berdasarkan tingkat pendidikan, dan karier mereka di Perumda Tirtawening.

"Kalau gaji (honor) mah kami tak pernah terlambat. Gaji dan tunjangan pegawai mah tidak ada masalah," kata Plt Dirut Perumda Tirtawening Kota Bandung kepada wartawan di Bandung, Rabu (30/7/2025).

Tono menyatakan, penetapan 132 pegawai tersebut, ujar Tono, terjadi pada 1 April 2025 oleh direktur utama sebelumnya. Setelah dilakukan dievaluasi, ternyata penetapan 132 pegawai tersebut tidak disertai dengan penganggaran. 

Baca Juga

Manfaatkan Teknologi Canggih, Perumda Tirtawening Komitmen Kurangi Kebocoran Air Fisik di Bandung

Kondisi ini menimbulkan risiko keuangan yang tidak kecil yang diperkirakan mencapai Rp400 juta-Rp500 juta per bulan. Sehingga, selisih gaji akibat pengangkatan itu tidak bisa dibayarkan pada Mei dan Juni 2025.

"Selisih honor 132 pegawai itu telah diproses, dianalisis, dan diverifikasi. Dari hasil analisa ternyata tak bisa dibayarkan pada Mei dan Juni, karena penetapannya (surat keputusan) pada April 2025 oleh mantan dirut sebelumnya. Saat itu anggarannya belum tersedia di Perumda Tirtawening," ujar Tono.

Plt Dirut menuturkan, seharusnya, anggaran 2025 direncanakan pada 2024. Yang pasti, Perumda Tirtawening segera memproses dan membayar selisih gaji 132 pegawai itu. Tapi, melalui proses dan persyaratan agar tak melanggar aturan. Perumda Tirtawening akan melakukan perubahan rencana kerja anggaran perubahan.

Menurut Tono, jika 132 pegawai itu telah memenuhi syarat dan ketentuan aturan dan undang-undang, semisal harus dua tahun dahulu bekerja baru diangkat, biasanya mendapatkan 80 persen gaji. 

Sedangkan bagi yang belum memenuhi syarat, Perumda Tirtawening akan melakukan evaluasi dan meminta kelengkapan persyaratan.

"Kami sedang menggodok rencana kerja anggaran perubahan ditarget akhir Agustus 2025 selesai. Sebab tidak mudah untuk membuatnya karena masing-masing senior manager mengajukan anggaran dari masing-masing bagian. Itu perlu waktu dan kami akan membayar sesuai yang tercantum di keputusan," tuturnya.

Tono mengatakan, Perumda Tirtawening menunggu perubahan anggaran ditambah kelengkapan persyaratan yang perlu dilengkapi, sehingga nanti semua bisa dibayarkan atau sebagian dahulu.

Apalagi, kata Tono, DPRD Kota Bandung juga mendesak Perumda Tirtawening untuk menyelesaikan permasalahan ini. Untuk itu, Perumda Tirtawening berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) termasuk SPI atau inspektorat di Perumda Tirtawening.

"Perinciannya 14 pegawai mengalami peralihan tugas dari satu bagian ke bagian lain, terus kenaikan jabatan ke jabatan yang lebih tinggi," ucap Tono.

Sebanyak 15 honorer diangkat menjadi pegawai kontrak dan 15 pegawai mengalami penyesuaian ijazah berdasarkan kualifikasi pendidikan.

"Ada 66 pegawai kontrak diangkat menjadi calon pegawai dan terakhir 22 calon pegawai diangkat menjadi pegawai tetap," ujar Plt Dirut.

3 Program Utama 

Tono Rusdiantono menjabat sebagai pelaksana tugas Dirut Perumda Tirtawening sejak 17 Juni 2025. Sebelumnya, Tono duduk di kursi Dewan Pengawas Perumda Tirtawening Kota Bandung. Selain menjabat Plt Dirut Perumda Tirtawening, Tono juga memegang jabatan Asisten Daerah (Asda) Bidang Administrasi Pemkot Bandung.

Sebagai Plt Dirut hingga Desember 2025, Tono Rusdiantono memiliki pekerjaan rumah tak mudah untuk membenahi perusahaan daerah yang mengelola air bersih dan melayani masyarakat itu.  

Tono memiliki tiga program utama untuk menuntaskan masalah kebocoran air bersih yang saat ini masih cukup tinggi mencapai 38 persen. Namun kebocoran air bersih itu tidak disengaja melainkan akibat banyak pipa yang telah usang.

Kemudian, pelayanan air bersih baru dirasakan oleh 170.000 pelanggan atau 35 persen dari total penduduk Kota Bandung. Kemudian, masalah meteran air yang tak akurat sehingga menyebabkan ketidakansesuaian dengan pendapatan.

"Tiga hal itu urgent untuk segera diselesaikan. Itu program utama saya memimpin Perumda Tirtawening hingga Desember 2025," kata Tono.

Selain itu, ujar Tono, pelayanan kepada masyarakat juga harus dibenahi. Sampai saat ini, banyak pelanggan mengeluhkan terganggunya air yang hanya mengalir dua hari sekali. 

Jadi, ujar Tono, perlu perbaikan pelayanan, minimal air mengalir ke pelanggan 12 jam setiap hari. Masalah tersendatnya aliran air terjadi karena keterbatasan sumber mata air. Saat ini, Perumda Tirtawening mendapatkan bahan baku air dari Situ Cileunca di Pangalengan dan Cikalong Wetan. 

"Memang tingkat kebocoran kami (PDAM) lumayan tinggi. Ada di tempat-tempat tertentu. Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana mengurangi kebocoran itu demi meningkatkan debit air," tuturnya.

Editor : Agus Warsudi