Dana Transfer Pusat ke Jabar Turun Rp2,4 Triliun, Bapenda Diminta Genjot PAD
Asep menyebut situasi ini sebagai momentum untuk memperkuat inovasi dan kinerja Bapenda. Sejak dirinya bergabung pada Mei 2025, sejumlah langkah sudah dijalankan, mulai dari memperluas jaringan kerja sama dengan mitra Samsat, menambah kios layanan, hingga mengembangkan sistem pembayaran digital.
“Kita dihadapkan pada kondisi yang kurang berpihak pada kita. Mudah-mudahan ekonomi nasional segera membaik, sehingga pendapatan dari pajak bisa terus meningkat, begitu pula dengan tingkat kepatuhannya,” ucapnya.
Asep menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi periode kerja berat. “Dana transfer pusat mengalami pengurangan hampir Rp2,4 triliun. Saya ditugaskan oleh Pak Gubernur untuk bekerja keras. Saya di sini bukan untuk bersenang-senang. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan amanat ini dengan baik,” ujarnya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM, sebelumnya menyatakan bahwa pemangkasan dana transfer pusat membuat proyeksi APBD 2026 ikut tertekan. Dari rencana Rp31,1 triliun, anggaran harus dikoreksi turun menjadi Rp28,6 triliun.
“Saya sebagai gubernur, pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, maupun layanan kesehatan tidak boleh berkurang. Pembangunan irigasi juga harus tetap berjalan,” tegasnya.
Untuk menutup kekurangan anggaran, Pemprov Jabar menempuh kebijakan efisiensi, antara lain dengan memangkas belanja hibah dari Rp3,03 triliun menjadi Rp2,3 triliun, serta menurunkan bantuan keuangan ke kabupaten/kota dari Rp2 triliun menjadi Rp1,2 triliun. Belanja barang dan jasa pun ikut ditekan, dari Rp7,6 triliun menjadi Rp6,9 triliun.
KDM memastikan penghematan itu akan difokuskan pada program prioritas, termasuk beasiswa bagi siswa kurang mampu melalui Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) di sekolah swasta.
Editor : Agung Bakti Sarasa