Kebijakan KLH Segel Tempat Usaha di Puncak Bogor Dinilai Hantam Kromo, Ekonomi Lokal Merana

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel dan menutup sejumlah usaha di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, menuai kritik pedas dan desakan keras dari anggota DPR RI Mulyadi. 

Politisi Partai Gerindra ini menuding langkah KLH sebagai tindakan hantam kromo karena diambil tanpa kajian mendalam. Akibatnya, kebijakan itu menimbulkan keresahan masif dan secara brutal menghantam sendi-sendi perekonomian lokal.

Baca Juga

KLH Segera Cabut Sanksi 18 Objek Wisata di Puncak Bogor

"Saya minta kebijakan Menteri ditinjau dan dilakukan kajian. Sekarang ini seperti hantam kromo tanpa melihat dampak sosial-ekonominya," kata Mulyadi, Kamis, (16/10/2025).

Mulyadi menilai KLH gagal memahami karakteristik fundamental kawasan Puncak yang secara total bergantung pada sektor pariwisata dan jasa. 

Penutupan paksa hotel, restoran, dan destinasi wisata secara serampangan telah menimbulkan krisis sosial dan ekonomi serius.

Baca Juga

MUI Jabar Kutuk Keras Pesta Gay di Puncak Bogor, Rafani Achyar: Para Pelaku Harus Disanksi Pidana

"Banyak masyarakat yang dirumahkan bahkan diberhentikan. Hotel dan restoran menurun okupansinya. Petani kesulitan menjual sayuran dan buah, omzet juga merosot," ujar Mulyadi.

Data yang Mulyadi terima dari Bupati Bogor menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun drastis mencapai 50–80 persen. 

"Penurunan (PAD) ini menjadi alarm keras bahwa tindakan penegakan hukum lingkungan yang dilakukan telah melewati batas kewajaran dan berpotensi melumpuhkan ekonomi daerah," tegasnya.

Editor: Agus Warsudi