Kebijakan KLH Segel Tempat Usaha di Puncak Bogor Dinilai Hantam Kromo, Ekonomi Lokal Merana

Baca Juga

Kebijakan Kompensasi Sopir Angkot Puncak Bogor Tuai Polemik, Data Lemah Jadi Sorotan

Mulyadi menyatakan dukungan terhadap penegakan hukum bagi pihak-pihak yang jelas merusak lingkungan atau tidak memiliki izin. Namun, dia menuntut keadilan bagi pelaku usaha yang telah beroperasi secara legal.

"Kami apresiasi pemerintah kalau menindak yang tidak berizin dan merusak lingkungan. Tapi kalau sudah berizin dan sesuai regulasi, tolong dibina. Mereka juga warga kita yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan PAD," tutur Mulyadi. 

Kritik dan desakan Mulyadi ini didasari kekhawatiran atas nasib ribuan warga berpendidikan terbatas yang kini kehilangan mata pencaharian dan sulit mencari pekerjaan alternatif. 

Baca Juga

Dedi Mulyadi Pastikan Oknum Pemotong Uang Kompensasi Sopir Angkot Akan Diproses Hukum

Mulyadi menilai, pemerintah telah menciptakan kegaduhan dan menganggap pelaku wisata serta masyarakat setempat sebagai "musuh" alih-alih mitra.

Menyadari situasi memanas di Puncak Bogor, Mulyadi mengatakan, telah mengambil langkah politik strategis, melaporkan kondisi ini kepada pimpinan DPR, pimpinan komisi, bahkan hingga ke Istana melalui Sekretaris Pribadi Presiden dan Sekjen Partai Gerindra. 

Mulyadi juga telah berkomunikasi dengan Dirjen Gakkum KLH yang menjanjikan penghentian agenda penutupan dan fokus pada pembinaan. Bahkan menyebutkan 11 hingga 15 hotel telah dibuka kembali.

Editor : Agus Warsudi