Kemnaker Bahas Regulasi Transportasi Online, Gelombang Penolakan Menguat

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali melanjutkan pembahasan regulasi transportasi daring atau online melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema “Sistem Bagi Hasil pada Layanan Transportasi Online” di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Namun menariknya, saat  bersamaan ribuan mitra turun ke jalan untuk menolak isi rancangan peraturan presiden (Ranperpres) tentang transportasi online.

Baca Juga

BSU 2025 Berlanjut, Pekerja Ter-PHK Masih Punya Peluang Dapat Bantuan

Mayoritas driver di berbagai kota secara tegas menolak sejumlah skema yang disebut-sebut sedang dibahas dalam regulasi, terutama soal rencana status pekerja tetap dan potongan komisi 10 persen.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mengapa pemerintah mengatur skema yang berbeda dengan keinginan pengemudi hingga menimbulkan gejolak di berbagai daerah.

Terjadi gelombang penolakan besar-besaran terkait wacana aturan mengenai ojol yang sedang dibahas pemerintah. Di Makassar, ratusan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai layanan, seperti, Grab, Gojek, dan Maxim, hingga ShopeeFood yang tergabung dalam Forum Suara Ojek Online Semesta (FOR.SOS).

Baca Juga

BSU Kemnaker Rp600 Ribu Cair Mulai Juni! Cek Syarat & Cara Daftar Sebelum Terlambat

Mereka menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo. Aksi memblokade jalan utama, massa membawa bendera komunitas dan spanduk besar bertuliskan, “Kami Menolak Keras 10% dan Karyawan Tetap”.

Editor: Agus Warsudi