Alih Fungsi Lahan Mencekik Bandung Raya, Rajiv: Setop Izin Tanpa Disiplin Ekologis

Baca Juga

Tragedi Banjaran Jadi Alarm Keras, Pejabat Daerah Wajib Peka terhadap Penderitaan Rakyat

Menurut dia, pengawasan terhadap pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) masih lemah. Dalam praktiknya, tidak sedikit izin yang dikeluarkan tanpa kajian lingkungan yang komprehensif.

“AMDAL yang hanya bersifat administratif tanpa pengawasan implementasi di lapangan,” ungkapnya.

Untuk itu, Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat ini mendorong kementerian dan lembaga terkait melakukan sinkronisasi data perizinan.

Baca Juga

Ribuan Pemuda Suarakan Kemerdekaan Palestina, BKSAP Siapkan UU Boikot

Termasuk, lanjut Rajiv, izin pariwisata berbasis alam, kegiatan pertambangan, serta perubahan peruntukan lahan yang berpotensi melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kawasan lindung.

“Pembangunan boleh berjalan, tetapi harus sejalan dengan kemampuan alam dan tata ruang yang telah ditetapkan. Pembangunan yang kuat adalah pembangunan yang berpijak pada keberlanjutan,” ujar Anggota Fraksi Partai Nasdem ini.

Editor : Rizal Fadillah