Cegah Transfer Pricing, DSI Dinilai Lebih Tepat Berstatus BLU daripada Persero

Untuk mewadahi fungsi tersebut, Achmad menilai Badan Layanan Umum (BLU) merupakan bentuk kelembagaan yang paling tepat bagi DSI. Status tersebut dianggap mampu menjaga independensi fungsi pengawasan sekaligus menghindarkan konflik kepentingan antara regulator dan pelaku usaha.

Ia merujuk Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang mendefinisikan BLU sebagai instansi pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui PP Nomor 74 Tahun 2012 dan PMK Nomor 129/PMK.05/2020.

“Lembaga yang bertugas mengawasi harga tidak boleh memiliki insentif mencari laba dari transaksi yang diawasinya. Di titik itulah BLU menjadi lebih relevan dibanding Persero,” ujarnya.

Achmad menilai terdapat tiga karakter utama BLU yang sesuai dengan kebutuhan DSI. Ketiga karakter tersebut meliputi orientasi pelayanan publik, fleksibilitas pengelolaan yang profesional, serta kedudukan kelembagaan yang tetap berada dalam struktur pemerintah.

Dalam perbandingan yang disusunnya, Persero berorientasi pada keuntungan dan berbentuk badan hukum terpisah dari negara. Sebaliknya, BLU menjalankan fungsi pelayanan umum serta tetap menjadi bagian dari kementerian atau lembaga induk sehingga lebih mudah dikendalikan dari sisi kebijakan.

Editor: Abdul Basir