Bukan Soal Uang! Konflik Rempang Disebut Krisis Legitimasi Sosial

Masalah Utama: Hilangnya Legitimasi Sosial

Iskandar menegaskan bahwa akar persoalan Rempang terletak pada lemahnya legitimasi sosial akibat belum tuntasnya hak-hak dasar masyarakat sebelum proyek berjalan.

"Rempang bukan semata kegagalan proyek. Rempang adalah kegagalan urutan kebijakan," tegasnya.

Ia menilai negara seharusnya terlebih dahulu menyelesaikan persoalan status tanah, kampung tua, skema kompensasi, dan dasar hukum sebelum menetapkan kawasan tersebut sebagai proyek strategis.

Menurutnya, kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar tata kelola dalam negara demokrasi modern.

Soroti Kepastian Hukum dan Transparansi

Iskandar menilai kepastian hukum menjadi indikator paling penting dalam menentukan keberhasilan investasi. Ia menegaskan bahwa proyek strategis seharusnya hanya dijalankan pada kawasan yang status hukumnya sudah jelas.

Selain itu, ia juga menyoroti minimnya transparansi dalam proyek Rempang–Galang.

Publik, menurutnya, lebih banyak menerima informasi mengenai nilai investasi dibandingkan dokumen teknis yang menjadi dasar proyek, seperti:

• Peta lahan
• Dasar hukum proyek
• Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
• Skema kompensasi
• Rencana pelibatan masyarakat

"Jika status tanah, HPL, kampung tua, tata ruang, dan hak masyarakat masih diperdebatkan, maka proyek itu berdiri di atas fondasi yang rapuh," ujarnya.

Editor: Rizal Fadillah