Bukan Soal Uang! Konflik Rempang Disebut Krisis Legitimasi Sosial

Akuntabilitas dan Temuan Pengawas

Iskandar juga menyoroti aspek akuntabilitas yang dinilai belum berjalan maksimal. Ia menyebut temuan lembaga pengawas seperti Ombudsman seharusnya menjadi dasar perbaikan kebijakan, bukan hanya catatan administratif.

Menurutnya, dalam sistem demokrasi, hasil pengawasan harus ditindaklanjuti secara nyata untuk memperbaiki kebijakan publik.

Risiko Sosial Dinilai Lebih Dominan

Dalam penilaiannya, Iskandar menyebut pemerintah cenderung lebih fokus pada risiko investasi dibandingkan risiko sosial yang dirasakan masyarakat.

Padahal, stabilitas sosial dan kepastian hukum juga menjadi faktor penting bagi keberlangsungan investasi itu sendiri.

Konflik Rempang disebut memiliki dampak langsung terhadap kehidupan warga, mulai dari tanah, rumah, kampung, hingga rasa aman masyarakat.

"Negara tampak lebih khawatir kehilangan investor daripada kehilangan kepercayaan warga. Padahal investor yang sehat justru membutuhkan stabilitas sosial dan kepastian hukum," katanya.

Pelajaran untuk Pemerintahan Prabowo

Iskandar menilai penyelesaian konflik Rempang dapat menjadi pelajaran penting bagi pemerintahan Prabowo Subianto dalam membangun tata kelola investasi yang lebih baik ke depan.

Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis audit tata kelola, keterbukaan dokumen, penyelesaian hak atas tanah, serta dialog yang bermartabat dengan masyarakat terdampak.

"Ukuran keberhasilan bukan hanya investasi masuk, tetapi apakah negara mampu membuktikan investasi berjalan tanpa mengorbankan hak masyarakat dan kepercayaan publik," pungkasnya.

Editor: Rizal Fadillah