APBD 2026 Tanpa Anggaran RTH, Pemkot Bandung Dinilai Abaikan Mandat RPJMD

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) mendadak memicu tanya besar. Pasalnya, anggaran pembelian lahan RTH baru dipastikan 'bolong' alias tidak dialokasikan sama sekali dalam APBD Murni 2026 maupun APBD Perubahan 2026. Pemkot Bandung baru berencana membahas alokasi dana tersebut pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 mendatang.

Langkah ini menimbulkan keheranan publik, mengingat Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2025–2029 di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Erwin secara eksplisit mematok target penambahan RTH sebesar 0,02% pada tahun 2026.

Baca Juga

Kasus Penebangan Pohon di Bandung Harus Jadi Momentum Benahi Tata Kelola

Dengan total wilayah Kota Bandung yang mencapai 16.729,65 hektar, target 0,02% tersebut setara dengan perluasan lahan RTH seluas 3,345 hektar dengan estimasi anggaran mencapai Rp29 miliar—baik dari penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) pengembang maupun pengadaan lahan mandiri oleh pemkot. Absennya dana ini di APBD 2026 memicu spekulasi hukum: apakah kebijakan anggaran ini tergolong pelanggaran administrasi atau bentuk ketidaktaatan terhadap Perda RPJMD?

Alasan Pemkot: Tiga Hambatan Utama Sebelum Beli Lahan

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa langkah menunda pembelian lahan RTH baru bukanlah tanpa alasan. Pemerintah saat ini memilih menyelesaikan sejumlah agenda krusial yang dianggap lebih mendesak:

Baca Juga

Pemkot Bandung Usut Kasus Penebangan Pohon Jalan Riau, Perizinan Usaha Ikut Diperiksa

Optimalisasi Indeks RTHB: Memaksimalkan kualitas dan fungsi Ruang Terbuka Hijau Biru yang sudah ada sebelum menambah luasan fisik baru.

Penanganan Emisi Gas Buang: Mengendalikan polusi udara Kota Bandung yang kian kritis, terutama yang dipicu oleh tingginya volume emisi kendaraan bermesin diesel.

Sengketa Status Lahan Sawah Dilindungi (LSD): Menyelesaikan benang kusut pemetaan lahan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Editor : Agung Bakti Sarasa