Bukan dari APBN, Ternyata dari Sini Asal Usul BPKH Salurkan Rp270 Miliar Per Tahun untuk Umat

Transparansi dan Skema Distribusi Target

Penyaluran bantuan tidak dibagi secara merata antarwilayah, melainkan memperhitungkan rasio demografi muslim serta tingkat urgensi di lokasi penyaluran.

Baca Juga

bjb syariah Borong Lima Penghargaan dari BPKH Banking Awards 2023

"Populasi, jumlah umat Islam, dan tingkat urgensinya juga menjadi pertimbangan," katanya.

Proses penyerahan dana juga dipastikan langsung menyentuh para penerima manfaat (mustahik) secara akuntabel.

"Ketika ada bencana atau masyarakat yang membutuhkan bantuan, dana disalurkan langsung kepada mereka. Jadi, penerimanya langsung by name, by address, dan semuanya kami catat," ujarnya.

Urgensi Sinergi Antarlembaga

Pemanfaatan dana filantropi ini mendapat tanggapan positif dari kalangan legislator. Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menilai, potensi filantropi di Indonesia perlu dimaksimalkan melalui kolaborasi antarlembaga.

Menurutnya, persoalan utama bukan hanya menghimpun dana, melainkan memastikan bantuan yang diberikan mampu menciptakan kemandirian masyarakat.

Baca Juga

Kelola Dana Haji Rp165 Triliun, Jokowi ke BPKH: Hati-hati Dana Umat Ini

"Yang kita cari bukan uangnya, tetapi bagaimana konsolidasi dan kolaborasi dilakukan agar distribusi dana-dana tersebut tepat sasaran," ujar Atalia.

Di sisi lain, pentingnya sinergi lintas sektor juga ditegaskan oleh lembaga penyalur. Direktur Rumah Yatim Nugroho B Wismono mengatakan, permasalahan sosial harus turut serta ditangani langsung dengan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta.

"Permasalahan sosial tentu harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya dan tidak mungkin diselesaikan oleh satu pihak saja. Ketika permasalahan sosial hanya diselesaikan oleh sebagian pihak, pekerjaan tersebut tidak akan tuntas. Oleh karena itu, sinergi ketiga pihak ini harus terus dikembangkan secara maksimal," kata Nugroho.

Editor: Agung Bakti Sarasa